Anggaran Bencana 2026 Cuma Rp70 M, Padahal Bobby Nasution Sebut Kerugian Capai Rp9,98 Triliun

Baca Juga:

• Pasca Bencana,Wabup Atika Nasution: Pemkab Madina Prioritaskan Keselamatan Warga
• Bencana Sumatera: Kemanusiaan Di Atas Segala-galanya
• Polda Sumut Terima Bantuan Kemanusiaan dari Polda Kep. Bangka Belitung dan Bhayangkari untuk Korban Bencana

MEDAN, - Pengamat anggaran Elfanda Ananda menilai kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumur) dalam mengalokasikan anggaran bencana pada APBD 2026 menunjukkan ketidaksesuaian serius antara besarnya risiko bencana dengan minimnya kesiapan fiskal yang disediakan pemerintah daerah.

Menurut Elfanda, dalam APBD 2026 yang telah disahkan, Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana bencana hanya diproyeksikan sekitar Rp70 miliar.

Angka ini jauh di bawah kebutuhan riil serta tidak sejalan dengan pernyataan Gubernur Bobby Nasution yang sebelumnya menyebut kerugian bencana di Sumut mencapai Rp9,98 triliun pada 2025.

Elfanda mempertanyakan dasar perhitungan angka Rp9,98 triliun yang disampaikan Bobby Nasution saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pemerintah pusat.

"Kita tidak tahu dari mana angka Rp9,98 triliun itu dihitung. Sementara di APBD 2026, dana bencana hanya Rp70 miliar. Dengan anggaran sekecil itu, tentu sangat tidak mungkin menutup dampak bencana sebesar itu, kecuali ada kebijakan pembiayaan lain di luar APBD," ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/12).

Ia menegaskan, total belanja APBD Sumut 2026 hanya sekitar Rp11,5 triliun, sehingga angka kerugian bencana yang mendekati Rp10 triliun ditambah BTT yang hanya Rp70 miliar menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan fiskal daerah.

"Kalau kerugiannya sebesar itu, lalu APBD cuma Rp11,5 triliun, ya jelas nggak akan cukup. Kita tidak tahu apakah kerugian itu dihitung berdasarkan bagian yang akan ditanggung APBN atau bagaimana. Tapi dari sisi APBD, angkanya tidak nyambung," jelasnya.

Elfanda menilai apa yang terjadi bukan kebetulan, melainkan pola kebijakan.
Pada 2025, Pj Gubernur Fatoni sempat menaikkan BTT hingga Rp843,1 miliar. Namun setelah Bobby Nasution menjabat, anggaran itu dipangkas drastis menjadi Rp98,3 miliar, atau turun 88%.
Kini pada APBD 2026, angka itu kembali disusutkan menjadi Rp70 miliar.

"Penurunan ini hampir 99% dari masa Fatoni. Artinya, pemerintah daerah memang tidak mempersiapkan bantalan fiskal yang memadai untuk menghadapi bencana," sebutnya.

Elfanda menilai pola ini menunjukkan bahwa persoalan mitigasi bencana tidak ditempatkan sebagai prioritas utama.
Elfanda juga menyinggung sikap Pemprov Sumut yang dinilainya tidak sejalan dengan kondisi fiskal yang terbatas.

"Uang tidak ada, tapi perasaan jago. Bilang tidak perlu bantuan asing, bilang semuanya bisa ditangani sendiri. Padahal anggaran bencananya cuma Rp70 miliar. Ini aneh," sebutnya.

Ia juga mempertanyakan apakah pemerintah enggan menetapkan status bencana nasional karena khawatir ada audit besar-besaran terhadap penggunaan anggaran selama bencana.

Terkait kemungkinan penyesuaian anggaran bencana, Elfanda menyatakan hal tersebut sangat kecil terjadi.

"APBD 2026 sudah disahkan dan sedang dieksaminasi di kementerian. Biasanya setelah itu tidak ada perubahan signifikan, kecuali ada komunikasi baru dengan DPRD. Tapi apakah DPRD akan memberi ruang bagi gubernur untuk melakukan penyesuaian, itu kita tidak tahu," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa bagaimanapun, kondisi fiskal nasional yang ketat membuat kemungkinan revisi anggaran semakin kecil.

"Situasi fiskal sekarang sangat ketat, tapi bencana makin besar. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh memikirkan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana besar seperti yang baru saja terjadi,"

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkapkan total kerugian akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumut mencapai Rp9,98 triliun.

Angka fantastis ini mencerminkan besarnya dampak kerusakan yang terjadi di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemukiman warga.

Bobby menyampaikan estimasi kerugian itu usai mengikuti rapat terbatas secara daring dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Posko Tanggap Bencana, Medan, Minggu (7/12).red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pasca Bencana,Wabup Atika Nasution: Pemkab Madina Prioritaskan Keselamatan Warga

Bencana Sumatera: Kemanusiaan Di Atas Segala-galanya

Polda Sumut Terima Bantuan Kemanusiaan dari Polda Kep. Bangka Belitung dan Bhayangkari untuk Korban Bencana

Dampak Bencana di Sumatera Utara Meningkat Drastis, 463 Ribu Warga Terdampak — 343 Meninggal, 57 Hilang

Bareskrim Polri Jangan Gegabah Ambil Tindakan Soroti Satu Perusahaan, Pemerhati Tabagsel : Penghentian Operasional Jangan Dilupakan Dugaan Keterlibata

Polri Terus Berikan Bantuan Kemanusian Ke Korban Bencana Sumatera