SIREGAR: “HENTIKAN SELURUH INDUSTRI PERUSAK! PRABOWO HARUS PUTUS TOTAL WARISAN KEPEMIMPINAN CITRA JOKOWI ATAU BANGSA INI AKAN TERPEROSOK LAGI KE DALAM

Baca Juga:

• Mengangkangi Hukum dan Memperkosa Hutan Perawan:
• Tiba di Tapteng, Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Bencana, Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi
• Prabowo Diminta Perkuat Transportasi ke Simeulue

Medan — Pengamat kebijakan publik dan dosen FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar, melontarkan kritik tajam terhadap respon pemerintah pusat dalam menangani banjir besar yang kembali melanda Sumatera. Ia menyebut pendekatan pemerintah masih terperangkap dalam "kepemimpinan citra", sebuah pola yang menurutnya telah mengakar selama satu dekade terakhir di era Jokowi dan kini tampak berlanjut di masa awal pemerintahan Prabowo.

"Kunjungan Presiden ke lokasi banjir tidak menyelesaikan apa pun. Yang dibutuhkan adalah moratorium industri ekstraktif, audit nasional, dan keberanian memutus dominasi oligarki. Jika Prabowo hanya melanjutkan pola 2014–2024, rakyat tidak akan melihat perubahan apa pun," tegasnya.

"MODEL KEPEMIMPINAN CITRA ERA JOKOWI HARUS DIHENTIKAN 100%"

Siregar menilai bencana ekologis berulang yang terjadi hari ini merupakan konsekuensi dari 10 tahun praktik kepemimpinan berbasis popularitas, bukan penyelesaian masalah.

"Lebih baik saya mendengar Presiden memerintahkan penghentian sementara semua industri ekstraktif perusak lingkungan daripada melihat ia berdiri di depan kamera," ujarnya.

Ia menilai model lama memproduksi sejumlah kerusakan besar:

konflik agraria tanpa solusi,

deforestasi yang terus meningkat,

ekspansi industri ekstraktif tanpa kendali,

ketimpangan ruang yang semakin akut.

"Ini bukan kepemimpinan substantif, melainkan manajemen citra," kata Siregar.

"PRABOWO MENUNJUKKAN KEGAMANGAN, RAKYAT MELIHAT KELANJUTAN — BUKAN PERUBAHAN"

Menurutnya, tanda-tanda awal era Prabowo menunjukkan kegamangan untuk mengambil keputusan strategis. Ia mencontohkan empat isu besar:

1. Pemiskinan nasional akibat judi online
"Jutaan rakyat jatuh miskin, negara tak berani memutus alurnya."

2. Sengketa lahan dan kemaharajaan oligarki
Dari konflik agraria hingga kasus 'pagar laut' di Tangerang.
"Negara tampak kalah di tanahnya sendiri."

3. Proyek gagal Whoosh
"Tidak ada evaluasi, hanya propaganda."

4. Drama lapangan terbang Morowali
Show of force yang menurut Siregar berakhir tanpa keputusan struktural.
"Rakyat bingung — di mana tanda perubahan itu?"

"BANJIR SUMATERA: KORBAN BERTAMBAH, NEGARA TAKUT MENGAKUI BENCANA NASIONAL"

Berdasarkan data BNPB:

lebih dari 40 korban meninggal,

18.000 lebih pengungsi,

kerusakan ratusan miliar rupiah,

deforestasi Sumatera mencapai 62 ribu hektare setahun terakhir,

46% DAS dalam kondisi kritis akibat sawit dan tambang.

Siregar menyebut keengganan pemerintah menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional menunjukkan minimnya keberanian politik.

"Jika penyebab strukturalnya tidak disentuh, bencana berikutnya hanya menunggu giliran."

SOLUSI: MORATORIUM, AUDIT NASIONAL, HINGGA PENCABUTAN IZIN TANPA KOMPROMI

Untuk menghentikan siklus kerusakan, Siregar mengajukan empat langkah tegas:

1. Moratorium 1 tahun seluruh industri ekstraktif, terutama di wilayah terdampak Sumatera.

2. Audit nasional total, melibatkan BPK, KLHK, akademisi, dan publik.

3. Pencabutan izin permanen bagi perusahaan yang terbukti bersalah.

4. Tindakan pidana dan perdata tanpa pengecualian melalui peradilan yang imparsial.

"Ini satu-satunya cara menunjukkan negara benar-benar berpihak kepada rakyat, sesuai amanat pembukaan UUD 1945."

"PRABOWO PASTI TERPILIH 2029 — JIKA BERANI PUTUS TOTAL ERA 2014–2024"

Menutup keterangannya, Siregar menyampaikan pesan strategis:

"Jika Prabowo berani memutus total pola kepemimpinan citra ala 2014–2024 dan mengambil langkah substantif, ia pasti dipilih lagi pada Pilpres 2029."

Namun ia memberi peringatan:

"Jika tetap gamang, tetap populis, dan tetap takut menghadapi oligarki, rakyat akan melihat bahwa tidak ada perubahan apa pun."***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mengangkangi Hukum dan Memperkosa Hutan Perawan:

Tiba di Tapteng, Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Bencana, Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi

Prabowo Diminta Perkuat Transportasi ke Simeulue

Polemik Empat Ratus Juta Berujung Damai di Polres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna Berikan Sentuhan sisi Musyawarah dan Kemanusiaan

Pemilik Hotel Mega Kasim Buat Perjanjian 15 Desember 2025 Pelunasan Hutang Di Polres Padangsidimpuan

Punya Kepedulian Tinggi Terhadap Kelestarian Hutan Sumut