PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

Baca Juga:

• Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan
• Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun
• Penyalahgunaan Kewenangan, Kejari Deli Serdang Didesak Periksa Dugaan Kerugian Negara di Desa Patumbak II

MEDAN — Dugaan skandal korupsi pada proyek maha­besar Underpass HM Yamin kembali terbuka lebar. Bukan hanya soal ketidaksesuaian spek dan kekurangan volume yang ditemukan BPK, namun kini muncul dugaan patgulipat struktural yang melibatkan Topan Ginting, D Rkuti yang pernah dipanggil KPK hingga Ricky, yang disebut-sebut sebagai kontraktor dengan PT GMP tersebut.

Menurut informasi yang beredar kuat di kalangan pemerhati anggaran, pola permainan proyek ini sangat khas: proyek dipegang pejabat, dilempar ke orang dekat, lalu dijual lagi ke pihak ketiga. Hasilnya? Pengerjaan asal-asalan dan kerugian negara miliaran rupiah.

TOPAN GINTING DIDUGA BERPERAN SEBAGAI PENGATUR PROYEK

Saat menjabat sebagai Kadis PU/SDABMBK Kota Medan, Topan Ginting disebut memiliki peran strategis dalam menentukan siapa yang menggarap proyek-proyek besar, termasuk Underpass HM Yamin senilai sekitar Rp170 miliar.

Sumber internal menyebut:

"Proyek itu sebenarnya sudah 'diatur'. Topan Ginting memberikan kendali pekerjaan kepada D Rkuti."

D RKUTI MENJADI PERANTARA — PROYEK DI-OVER KE RICKY

Setelah proyek di tangan D Rkuti, muncul lagi praktik yang lebih parah:

"D Rkuti malah menyerahkan pekerjaan itu ke Ricky. Jadi proyek ini double over. Di sinilah mulai muncul permainan volume dan spek."

Praktik oper-operan ini lazim terjadi ketika sejak awal proyek sudah "berwangi kepentingan". Ketika nilai proyek sudah dipotong-potong oleh banyak tangan, yang tersisa untuk pekerjaan di lapangan sangat kecil. Maka muncullah:

pengurangan volume,

material di bawah standar,

pekerjaan dipercepat tanpa kualitas,

dan 'penghematan' yang berakhir pada korupsi berjamaah.

KERUGIAN BERUNTUN, RAKYAT MENANGGUNG

BPK menemukan potensi kerugian negara miliaran rupiah — bukti bahwa permainan ini bukan sekadar rumor. Pengerjaan yang tidak sesuai spek adalah tanda klasik dari proyek yang dikuasai oleh banyak kepentingan dan bagi-bagi kue.

"INI SKEMA KORUPSI JARINGAN. BUKAN PERORANGAN."

Pengamat antikorupsi menilai bahwa pola Topan Ginting–D Rkuti–Ricky adalah bentuk "korupsi kolektif-kolegial", di mana pejabat, pengusaha, dan kaki tangan lapangan bekerja bersama-sama menguras anggaran.

"Kalau alurnya seperti ini, mustahil hanya satu dua orang terlibat. Ini jaringan."

PENEGAK HUKUM WAJIB MEMBONGKAR HIERARKI PELAKU

Kasus ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan pemotongan pembayaran atau TGR. Pola persekongkolan vertikal harus dibongkar dari pucuk sampai akar:

1. Peran Topan Ginting sebagai pemberi akses dan pengendali proyek,

2. Peran D Rkuti sebagai perantara dan pembagi pekerjaan,

3. Peran Ricky sebagai Kontraktor yang diduga mengakali pengerjaan.

JIKA JARINGAN INI BENAR, MAKA INILAH KORUPSI BERJAMAAH YANG SEBENARNYA

"Proyek Rp170 miliar dijadikan bancakan. Publik menunggu keberanian Kejaksaan dan Kepolisian untuk menyeret tiga nama ini ke meja pemeriksaan."tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan

Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun

Penyalahgunaan Kewenangan, Kejari Deli Serdang Didesak Periksa Dugaan Kerugian Negara di Desa Patumbak II

Polres Padangsidimpuan Jemput Paksa Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera, AKBP Wira Prayatna Terus Lakukan Pengembangan Projek Taman Dek Kantin

KPK Serahkan Buku Pendidikan Antikorupsi Kepada MRPTNI Dalam Forum SNPMB 2026

Danantara Groundbreaking Enam Proyek Hilirisasi Senilai US$7 Miliar, Untuk 6.000 Lapangan Kerja Tercipta