Desak KPK Tetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Tersangka,Kasus Pergeseran Anggaran & Suap Jalan Sumut yang Menyeret Topan Ginting

Medan – Desakan penegakan hukum tanpa tebang pilih kembali menguat di Sumatera Utara. Kali ini, sorotan keras dialamatkan kepada Dikky Anugerah Panjaitan, Kepala Bappelitbang Provsu, yang diduga terlibat dalam pergeseran anggaran tidak prosedural serta berada dalam lingkaran kasus suap proyek jalan Sumut yang menjerat eks Kadis PUPR Topan Ginting.

Baca Juga:

• MAKI Tanggapi Putusan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK Atas Perkara Belum Dipanggilnya Gubernur Sumut Bobby Nasution, MAKI Akan Lapor Ke Dewas KPK
• KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek
• Jaga Marwah Besok Datangi KPK, Minta Kepastian Status Dicky Anugrah, Bobby, & Erny Sitorus Terkait Pergeseran Anggaran

Ketua Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menegaskan bahwa KPK tidak boleh menutup mata terhadap peran Dikky dalam skandal anggaran tersebut.

"Sudah cukup bukti awal, Kejati jangan ragu menetapkan Dikky sebagai tersangka" – Azmi Hadly

Dalam pernyataannya, Azmi Hadly menegaskan:

"Kami melihat ada rangkaian pergeseran anggaran yang tidak wajar dan terjadi saat Dikky berada di posisi strategis. Ia juga menjadi saksi dalam kasus suap Topan Ginting. Status saksi bukan perlindungan. Kalau alurnya mengarah, KPK harus berani menetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai tersangka."

Azmi menambahkan bahwa Kejati tidak boleh berhenti pada aktor teknis semata.

"Jangan hanya pion yang diseret. Kami mencium permainan anggaran yang lebih besar. Bappelitbang adalah pintu awal perencanaan. Kalau ada penyimpangan, pasti ada peran yang lebih dalam. KPK jangan main aman."

Pergeseran Anggaran Diduga Dikorupsi

Sejumlah data yang dihimpun pegiat antikorupsi menunjukkan adanya pergeseran anggaran signifikan pada proyek-proyek jalan Provinsi Sumut. Pergeseran itu disebut-sebut dilakukan tanpa kajian teknis memadai dan diduga terkait kepentingan pihak tertentu.

Azmi Hadly menegaskan:

"Ini bukan sekadar pergeseran administrasi. Ini pergeseran anggaran yang punya aroma korupsi. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan pejabat tinggi perencanaan."

Keterkaitan dengan Kasus Suap Topan Ginting

Sebagai saksi dalam kasus suap yang menyeret Topan Ginting, nama Dikky disebut dalam beberapa rangkaian pemeriksaan. Namun, menurut Azmi, posisi saksi tersebut justru menguatkan alasan untuk menaikkan statusnya.

> "Justru karena dia saksi, Kejati harus menguji apakah perannya murni sebagai saksi atau bagian dari mata rantai korupsi. Jangan hanya catat keterangannya, tapi dalami keterlibatannya."

Dalam penutup pernyataannya, Kornas KAMAK Azmi Hadly memberikan tekanan keras:

"KPK jangan mandul menghadapi aktor-aktor pergeseran anggaran. Kami menuntut penetapan tersangka terhadap Dikky Anugerah Panjaitan bila bukti sudah memadai. Publik menunggu keberanian KPK."tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

MAKI Tanggapi Putusan Gugatan Praperadilan Terhadap KPK Atas Perkara Belum Dipanggilnya Gubernur Sumut Bobby Nasution, MAKI Akan Lapor Ke Dewas KPK

KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek

Jaga Marwah Besok Datangi KPK, Minta Kepastian Status Dicky Anugrah, Bobby, & Erny Sitorus Terkait Pergeseran Anggaran

Pemkab Asahan dan KPK Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegritas

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia di Usia 72 Tahun

Menakar Penolakan AKBP Rossa Periksa Bobby Nasution hingga Pembakaran Rumah Hakim di Medan