Stop Gimmick, Sikap Gubsu Tidak Dibutuhkan (Lagi): Presiden Prabowo Didesak Tutup TPL

Medan | SUMUT24.co
Aksi massa pro penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang digelar masyarakat Kawasan Danau Toba di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Senin (10/11/2025), menjadi simbol kekecewaan rakyat terhadap sikap Gubernur Sumut Bobby Nasution. Massa menilai, Gubsu telah gagal menunjukkan empati dan tanggung jawab moral kepada rakyatnya sendiri yang sudah lama menjadi korban aktivitas industri pulp tersebut.

Baca Juga:

• Wakil Bupati Asahan Tutup MTQN ke-57, Kecamatan Kota Kisaran Barat Sabet Juara Umum
• Keluarga Korban Minta Tangkap Sekelompok Pereman Pelaku Penganiayaan, Busor : Tutup THM NZ Perusak Mental dan Masa Depan Generasi Muda
• PT Toba Pulp Lestari Tbk Tegaskan Komitmen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kepatuhan Regulasi, dan Dialog Terbuka

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menegaskan bahwa masyarakat pro Tutup TPL sepenuhnya memahami kewenangan menutup TPL berada di tangan pemerintah pusat. Karena itu, tujuan aksi di Kantor Gubsu bukan untuk memaksa Bobby menyatakan sikap, melainkan agar Gubernur mau mendengar dan merasakan penderitaan rakyatnya.

"Masyarakat hanya ingin didengar, diberi empati, ingin dipeluk oleh pemimpinnya karena derita yang mereka tanggung sejak PT IIU/PT TPL berdiri di tanah Batak," ujar Sutrisno dalam pernyataannya, Kamis (13/11/2025).

Namun, menurutnya, harapan itu justru berakhir antiklimaks. Alih-alih menemui massa, Bobby Nasution memilih terbang ke Jakarta dengan alasan memenuhi undangan Istana Negara. "Ternyata cinta masyarakat korban TPL bertepuk sebelah tangan. Ribuan warga Kawasan Danau Toba yang menderita tidak lebih penting dari sorotan kamera di Istana Negara," sindir Sutrisno tajam.

Ia menyebut, sikap menantu Presiden Joko Widodo itu menjadi bukti bahwa rakyat hanya dianggap penting saat pesta demokrasi. "Gubsu lebih menjaga perasaan TPL dan 11 ribu tenaga kerjanya, ketimbang kerusakan ekologi dan penderitaan ratusan ribu warga di Kawasan Danau Toba," tegasnya.

Sutrisno menilai, perjuangan massa pro Tutup TPL di Sumut kini sudah kehilangan arah karena pemimpinnya tidak berpihak. "Gubsu bukan lagi rekan juang bagi perjuangan Tutup TPL. Sama halnya dengan para kepala daerah di sekitar Danau Toba yang juga bungkam. Pilkada ternyata tidak melahirkan pemimpin rakyat, hanya administrator pemerintahan yang bekerja mekanistik," katanya.

Karena itu, ia menyerukan agar fokus perjuangan digeser ke pusat kekuasaan. "Aksi massa jangan lagi di kantor Gubsu. Geser ke Istana Negara, tempat kepala daerah justru kabur saat rakyat datang menuntut keadilan," tegas Sutrisno.

Menurutnya, akar masalah TPL harus diselesaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, mengingat izin pendirian PT Inti Indorayon Utama (kini PT TPL) diterbitkan pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo.

"Presiden Prabowo harus turun tangan. Jika beliau mau mendengar para rohaniawan lintas agama dan masyarakat Kawasan Danau Toba, maka TPL pasti akan ditutup tahun 2025 ini," tutup Sutrisno, yang juga menjabat sebagai Presidium Prima, Presidium Semarak, dan Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGoWa).red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Bupati Asahan Tutup MTQN ke-57, Kecamatan Kota Kisaran Barat Sabet Juara Umum

Keluarga Korban Minta Tangkap Sekelompok Pereman Pelaku Penganiayaan, Busor : Tutup THM NZ Perusak Mental dan Masa Depan Generasi Muda

PT Toba Pulp Lestari Tbk Tegaskan Komitmen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kepatuhan Regulasi, dan Dialog Terbuka

USU Tutup 2025 Dengan Prestasi: 6 Penghargaan Di Anugerah Diktisaintek

Pengungkapan Narkotika di Terbul Bar & Lounge, Kapolrestabes Medan Sarankan Penutupan Tempat Hiburan

Maruli Siahaan Tegaskan Tak Berpihak ke TPL, DPP GM KMDT: “Ini Sikap Profesional dan Tujuan Utama Untuk Masyarakat”