Pj Sekda Rakor Pengendalian Inflasi 2025

Baca Juga:

• Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara
• Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria
• Bupati Asahan Hadiri Rakor Optimalisasi PAD dan DBH Pajak, Sinergi Provinsi–Kunci Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2025 yang digelar secara virtual di Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (11/11/2025).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir ini diikuti seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, serta sejumlah kementerian terkait. Agenda ini bertujuan memberikan atensi terhadap daerah-daerah dengan tingkat inflasi tinggi dan membahas langkah-langkah konkret dalam pengendalian harga di lapangan.

Beberapa strategi yang disampaikan dalam Rakor antara lain penguatan kerja sama antardaerah, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, serta pelaksanaan operasi pasar murah guna menekan lonjakan harga komoditas.

"Upaya ini penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat, mendukung iklim investasi, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok," ujar Tomsi Tohir.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa inflasi tahun kalender (year to date) Oktober 2025 sebesar 2,10%, dipengaruhi oleh komoditas makanan, minuman, dan tembakau.

Target inflasi nasional tahun 2025 ditetapkan sebesar 1,5%–3,5%. Hingga Oktober, terdapat empat provinsi dengan inflasi di atas 3,5% yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Sementara inflasi Sumut pada periode yang sama mencapai 3,39%.

Amalia juga menambahkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah di Sumut menunjukkan tren penurunan, khususnya untuk komoditas cabai merah, beras, dan bawang merah, dengan penurunan mencapai 3,49%.

"Penurunan IPH di Sumut terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Kota Tebingtinggi, Batubara, Tapanuli Utara, dan Kota Tanjungbalai," jelas Amalia.

Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III-2025 mencapai 5,04% (year on year), sementara Sumut mencatat pertumbuhan 4,55% pada periode yang sama.

Rakor tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta perwakilan dari Bulog, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait lainnya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria

Bupati Asahan Hadiri Rakor Optimalisasi PAD dan DBH Pajak, Sinergi Provinsi–Kunci Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Rakor SPPG Se-Sumut Memanas, Ombudsman: SPPG Tak Punya SLHS, IPAL dan Sebabkan Keracunan Harus Ditutup

Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian

Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu