Kejari Medan Akan Tetapkan Tersangka Korupsi MFF dan BBM, Azmi Hadly: Hukum Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah!

Baca Juga:

• KAMAK Nilai Anggaran 2025 DPRD Sumut Sarat Pemborosan, Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi Sekwan Zulkifli
• Uang Negara Rp564 Juta Tak Dikembalikan, Penggiat Antikorupsi Desak APH Tetapkan drg. Ismail Lubis sebagai Tersangka
• KAMAK Desak Kejati Sumut Periksa Sekwan DPRD Sumut, Dugaan Korupsi Anggaran Mencuat

MEDAN | SUMUT24.co — Gelombang tekanan publik terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan kian menguat. Setelah muncul informasi bahwa penyidik segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF) dan pengadaan BBM untuk armada pengangkut sampah di Kecamatan Medan Polonia, kini giliran Koordinator Nasional Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (Kornas Kamak), Azmi Hadly, yang angkat bicara tegas.

Dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025), Azmi Hadly mendesak Kejari Medan untuk segera menetapkan tersangka tanpa tebang pilih, siapa pun yang terlibat dalam dua perkara tersebut.

> "Kami minta Kajari Medan jangan ragu dan jangan pandang bulu. Siapa pun yang menikmati uang negara dalam kasus MFF dan BBM sampah Polonia harus ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sampai tuntas," tegas Azmi.

Azmi menilai dua kasus itu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan korupsi yang terstruktur dan melibatkan pejabat penting di lingkungan Pemko Medan. Karena itu, publik menunggu langkah konkret dari Kajari Medan Fajar Syah Putra, SH, MH untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digembar-gemborkan.

> "Jangan sampai publik menilai Kejaksaan tebang pilih. Kalau rakyat kecil mencuri beras diproses cepat, maka pejabat yang menggerogoti uang rakyat juga harus diperlakukan sama," kritik Azmi.

Kornas Kamak juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam kegiatan Medan Fashion Festival, yang disebut-sebut menghabiskan anggaran besar namun tidak memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM di kota ini.
Sementara itu, dalam kasus BBM sampah Medan Polonia, Azmi menilai indikasi markup dan penyalahgunaan anggaran sangat kuat, mengingat dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk mendukung operasional kebersihan kota.

> "Uang rakyat jangan dijadikan bancakan. Kalau Kejari sudah selesai lidik dan sudah ada audit kerugian negara, maka tidak ada alasan menunda penetapan tersangka," tegasnya lagi.

Lebih jauh, Azmi Hadly juga mengingatkan agar Kejari Medan tidak terpengaruh tekanan politik atau kepentingan tertentu.

> "Kami akan terus mengawal kasus ini. Bila penetapan tersangka tidak segera dilakukan, Kornas Kamak akan menggelar aksi di depan Kejari Medan dan Kejati Sumut," ancamnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Medan Fajar Syah Putra telah memastikan bahwa penyidikan kasus MFF dan BBM sampah Polonia telah rampung dan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka.

Kini, publik menanti apakah Kejari Medan berani membuktikan komitmen hukum tanpa pandang bulu — atau justru menyerah pada tekanan politik di balik kasus bernilai miliaran rupiah tersebut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KAMAK Nilai Anggaran 2025 DPRD Sumut Sarat Pemborosan, Desak Aparat Usut Dugaan Korupsi Sekwan Zulkifli

Uang Negara Rp564 Juta Tak Dikembalikan, Penggiat Antikorupsi Desak APH Tetapkan drg. Ismail Lubis sebagai Tersangka

KAMAK Desak Kejati Sumut Periksa Sekwan DPRD Sumut, Dugaan Korupsi Anggaran Mencuat

DPO Hampir Setahun Tak Tertangkap, Kejati Sumut Didesak Ambil Alih Perburuan Terpidana Korupsi Disdik Batu Bara

Mantan Direktur Pelaksana Inalum Jadi Tersangka Baru Korupsi Penjualan Aluminium Alloy, Kejati Sumut Tahan OAK

BPK Bongkar Dugaan Korupsi Disdikbud Medan, Salah Kelola Anggaran Nyaris Rp70 Miliar