Dugaan Pungli Rekomendasi Teknis APU dan SIPB Diduga Sistemik, Lingkungan Rusak dan Pajak Negara Bocor
Dugaan Pungli Rekomendasi Teknis APU dan SIPB Diduga Sistemik, Lingkungan Rusak dan Pajak Negara Bocor
kota
Baca Juga:
Palas | Sumut24.co
Bupati Padang Lawas (Palas), Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, memaparkan capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Padang Lawas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) secara virtual melalui Zoom Meeting yang digelar di Aula Rapat Kantor Bupati Padang Lawas, Senin (3/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi dan efektivitas kinerja birokrasi di seluruh satuan kerja perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Putra Mahkota Alam (PMA) menyampaikan bahwa penerapan SAKIP bukan hanya sebatas pelaporan administrasi, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
PMA menekankan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memahami indikator kinerja serta menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam menilai capaian program pembangunan.
"Setiap OPD harus menyiapkan dan menyampaikan data kinerja secara terukur dan tepat waktu. Data ini menjadi fondasi dalam menilai sejauh mana program pemerintah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujar PMA.
Pemaparan tersebut juga melibatkan partisipasi aktif dari 10 OPD strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, di antaranya Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeda), Bagian Organisasi Setdakab, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kehadiran berbagai dinas ini menandakan bahwa keberhasilan SAKIP merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang saling mendukung satu sama lain.
Bupati Putra Mahkota Alam menegaskan bahwa keberhasilan dalam penerapan SAKIP hanya bisa dicapai jika seluruh perangkat daerah memiliki kesadaran dan komitmen bersama untuk membangun sistem pelaporan kinerja yang transparan.
Menurutnya, peningkatan nilai SAKIP tidak hanya diukur dari kelengkapan laporan, melainkan dari seberapa besar hasil kerja pemerintah mampu memberikan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Nilai SAKIP bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kinerja yang berdampak. Masyarakat harus benar-benar merasakan hasil dari kebijakan dan program yang dijalankan," tambahnya.
Ia juga menginstruksikan agar seluruh data pendukung segera ditindaklanjuti dan disampaikan melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB dapat segera direspons dengan tindakan nyata dalam penyempurnaan sistem dan pelaporan kinerja daerah.
Melalui pemaparan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Upaya penguatan SAKIP menjadi salah satu wujud nyata dari implementasi prinsip good governance yang mendorong transparansi, efektivitas, dan efisiensi birokrasi.
Pemerintah daerah juga berharap, hasil dari evaluasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Kemenpan-RB dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Padang Lawas untuk terus berinovasi dalam mengelola program dan anggaran secara tepat sasaran.zal
Dugaan Pungli Rekomendasi Teknis APU dan SIPB Diduga Sistemik, Lingkungan Rusak dan Pajak Negara Bocor
kota
Luar Biasa Borhap,Perempuan asal Padang Lawas Tabagsel Menikah dengan Mahar Rp1 Miliar Tutup Tahun 2025
kota
Gubernur Bobby Nasution Laporkan 648 Unit Huntap Sudah Groundbreaking Pascabanjir dan Longsor di Sumut
Info
BPK Serahkan LHP Semester II 2025,Bobby Nasution Harapkan Sinkronisasi Program dan Kebutuhan Masyarakat
kota
IKAPADA Peduli Bencana Tabagsel
kota
BAKOPAM Sumut Gelar Wisata Alam dan Doa Akhir Tahun di Hill Park
kota
Mosi Tidak Percaya Menggema, PMIISURATIN Desak Pembatalan Direksi Bank Sumut
kota
Hingga H3 Nataru 2025/2026, Jasa Marga Mencatat Volume Lalu Lintas di Regional Nusantara Konsisten Meningkat
kota
Mahasiswa Akan Geruduk PUPR Sumut dan DPPESDM, Desak Transparansi Perizinan SDA dan SIPB
kota
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meyakini sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci utama keberhasilan pemb
Politik
