Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas

Baca Juga:

• Sikum Polres Sergai Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Pekan Tanjung Beringin, Sosialisasikan KUHP Baru hingga Perlindungan Anak
• TRI SULA EKONOMI: RUPIAH MEROSOT, BURSA SAHAM RONTOK, DAN HARGA MINYAK NAIK – Tantangan Ekonomi di Ambang Idul Fitri 1446 H
• Wali Kota Tanjungbalai di Musrenbang Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 6,3 Persen

Medan — Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Syahrir Nasution, menegaskan pentingnya penegakan hukum di sektor ekonomi dan perdagangan sebagai langkah fundamental untuk membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia menilai, selama dua dekade terakhir, lemahnya penegakan hukum di bidang tersebut telah membuat rakyat Indonesia "hampir mati suri" secara sosial dan ekonomi.

"Penegakan hukum ekonomi dan perdagangan di Indonesia harus jelas dan berjalan," tegas Syahrir Nasution, Selasa (22/10).

Menurutnya, langkah-langkah yang kini mulai dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan sinyal kuat adanya perubahan besar dalam sistem pengelolaan ekonomi nasional. Ia menyebut keberanian dan ketegaran Menteri Keuangan itu sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam menegakkan disiplin ekonomi dan membersihkan berbagai praktik kecurangan yang selama ini menggerogoti sendi-sendi perekonomian rakyat.

"Langkah awal dan besar terhadap perubahan di dalam arus kepentingan selayaknya harus didukung all out oleh seluruh anak bangsa. Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjukkan keberanian dan ketegaran yang patut diapresiasi," ujar Syahrir.

Ia juga menilai bahwa pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat menimbulkan "telinga terusik" justru menjadi alarm bagi seluruh aparat penegak hukum dan pelaku ekonomi. Menurutnya, ini merupakan momentum untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional agar tidak lagi dikuasai oleh segelintir kepentingan yang merugikan rakyat.

"Pernyataannya menjadi tanda tanya besar—a big question—dan sekaligus peringatan bagi kita semua. Sudah saatnya penegakan hukum ekonomi dan perdagangan benar-benar berjalan, bukan sekadar slogan," tegasnya.

Syahrir juga menambahkan bahwa secara politis dan legitimasi, langkah Menteri Keuangan tersebut sejalan dengan kehendak rakyat dan visi Presiden untuk "membersihkan virus dan rayap-rayap ekonomi" yang selama ini meruntuhkan ketahanan ekonomi masyarakat.

"Pada hakikatnya, apa pun yang dilakukan Menteri Keuangan saat ini merupakan langkah yang memang ditunggu-tunggu rakyat. Secara politik dan legitimasi, hal itu sejalan dengan kemauan rakyat dan Presiden untuk menegakkan ekonomi yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat kecil," pungkas Syahrir Nasution.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sikum Polres Sergai Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Pekan Tanjung Beringin, Sosialisasikan KUHP Baru hingga Perlindungan Anak

TRI SULA EKONOMI: RUPIAH MEROSOT, BURSA SAHAM RONTOK, DAN HARGA MINYAK NAIK – Tantangan Ekonomi di Ambang Idul Fitri 1446 H

Wali Kota Tanjungbalai di Musrenbang Targetkan Pertumbuhan Ekonomi hingga 6,3 Persen

Wali Kota Tanjungbalai Dukung Penuh Sensus Ekonomi 2026, BPS Minta Surat Imbauan Resmi

Adira Expo Berkah Ramadan, Dekatkan Akses Pembiayaan Syariah bagi Masyarakat Sumatera Utara

Pasar Modal Syariah, Investasi Produktif, Bukan Ajang Spekulasi