Sumut Jangan Jadikan Laboratorium Politik Disintegrasi

Baca Juga:

• Tinjau Museum Simalungun, Bupati Simalungun: Pelestarian Sejarah dan Budaya sebagai Fondasi Utama Pembangunan Daerah
• Jangan Lewatkan! Kemnaker Buka Sertifikasi Kompetensi Gratis bagi Lulusan Pemagangan 2025 Batch 3
• Sekda Tanjungbalai: ASN Jangan Hanya Rutinitas, Saatnya Berinovasi dan Jaga Integritas

Oleh: H Syahrir Nasution

Medan – Keberagaman etnis, budaya, dan agama di Sumatera Utara sejatinya merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dirawat sebagai kekuatan bangsa. Namun belakangan, sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Sumut jangan dijadikan sumber disintegrasi bangsa atau laboratorium politik disintegrasi umat oleh gubernur yang tak mau tahu akan sejarah," tegas Syahrir Nasution, tokoh masyarakat Sumut, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, rakyat sudah mulai gerah melihat berbagai kebijakan Pemprov Sumut yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan malah berpotensi menimbulkan gesekan sosial. Ia menyinggung beberapa isu yang sempat mengemuka, mulai dari polemik BK-BL, masalah empat pulau yang diklaim milik Nanggroe Aceh Darussalam, hingga kisruh pemilihan rektor Universitas Sumatera Utara (USU) yang menyeret nama-nama pejabat dan kepentingan politik tertentu.

"Persoalan-persoalan itu tidak berdiri sendiri. Ia saling terkait dengan cara pandang pemerintah terhadap tata kelola daerah dan kehidupan rakyat Sumut, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti retensi kolam untuk mengatasi banjir, yang tak kunjung serius ditangani," ujarnya.

Syahrir juga menyoroti keberadaan Plaza UMKM USU yang disebutnya menjadi simbol masuknya kepentingan politik ke dalam dunia akademik. Padahal, menurutnya, kampus seharusnya menjadi benteng moral dan peradaban masyarakat yang bermartabat, bukan ajang perebutan pengaruh kekuasaan.

Ia mengingatkan agar Gubernur Sumut tidak menjalankan pemerintahan dengan semangat hegemonik atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. "Jangan jadikan Sumut hegemoni kelompok tertentu. Rakyat Sumut sudah cukup dewasa dalam berpolitik, dan mereka bisa menilai mana pemimpin yang berpihak pada rakyat dan mana yang hanya berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok," tutupnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tinjau Museum Simalungun, Bupati Simalungun: Pelestarian Sejarah dan Budaya sebagai Fondasi Utama Pembangunan Daerah

Jangan Lewatkan! Kemnaker Buka Sertifikasi Kompetensi Gratis bagi Lulusan Pemagangan 2025 Batch 3

Sekda Tanjungbalai: ASN Jangan Hanya Rutinitas, Saatnya Berinovasi dan Jaga Integritas

Perkuat Sinergi dan Budaya Keselamatan, Direksi Inalum Tinjau Operasional Smelter Kuala Tanjung

Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Semarakkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII

Personel Berprestasi Diganjar Penghargaan, Kapolres Padangsidimpuan: Dedikasi dan Integritas Harus Jadi Budaya Kerja