KAMAK Desak KPK Periksa dan Gubsu Nonaktifkan Mulyono Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Rp 2,3 Miliar

KAMAK Desak KPK Periksa dan Gubsu Nonaktifkan Mulyono Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Rp 2,3 Miliar

Baca Juga:

• Bobby Nasution Saksikan Langsung Sprint Rally Sumut 2026, Dorong Regenerasi dan Ekosistem Balap Berkelanjutan
• Jurnalis FC Sergai Buka Piala Gubsu 2026 dengan Kemenangan 3-1 atas PFI, Siap Duel Lawan FORWAKUM FC
• Pengamat Kritik Keras: Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur

Medan – Kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara terus menjadi sorotan publik. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Mulyono, disebut-sebut menerima suap senilai Rp 2,3 miliar dari kontraktor Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup (DNG). Namun, Mulyono membantah keras tudingan tersebut.

Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, meminta Gubernur Sumatera Utara untuk segera menonaktifkan Mulyono dari jabatannya saat ini sebagai Kepala Badan Kesbangpolinmas Sumut.

"Untuk menjaga marwah pemerintahan dan kelancaran proses hukum, sebaiknya Gubernur Sumut menonaktifkan Mulyono sementara waktu. Kami juga mendesak KPK agar segera memeriksa kembali Mulyono sampai ditetapkan sebagai tersangka bila ditemukan cukup bukti," tegas Azmi, Jumat (17/10/2025).

Azmi menilai, dugaan keterlibatan Mulyono dalam kasus suap proyek jalan yang tengah disidangkan menimbulkan persepsi buruk terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Sumut. "Jangan sampai ada kesan pejabat kebal hukum. Kalau benar tidak bersalah, biarkan proses hukum membuktikan," ujarnya.

Diketahui, dalam persidangan sebelumnya, nama Mulyono disebut dalam kesaksian terdakwa Kirun yang mengaku memberikan uang suap untuk memperlancar sejumlah proyek jalan di Sumatera Utara. Namun Mulyono membantah keras tudingan itu dan menyatakan tidak pernah menerima uang dari pihak mana pun terkait proyek tersebut.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan aparat penegak hukum, terutama KPK, dapat segera menuntaskan penyelidikan secara transparan dan adil.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bobby Nasution Saksikan Langsung Sprint Rally Sumut 2026, Dorong Regenerasi dan Ekosistem Balap Berkelanjutan

Jurnalis FC Sergai Buka Piala Gubsu 2026 dengan Kemenangan 3-1 atas PFI, Siap Duel Lawan FORWAKUM FC

Pengamat Kritik Keras: Rangkap Jabatan Sulaiman Harahap Bukti Lemahnya Ketegasan Gubernur

Piala Gubernur Sumut 2025/2026 Jadi Liga 4 Pertama Gunakan Operator Swasta Layaknya Liga Profesional

Wagub Sumut Surya Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Daerah di Hadapan Menko Polkam

Penyaluran Bantuan ZIS Rp2,93 Miliar, Wagub Sumut: Zakat Jadi Kekuatan Sosial Luar Biasa