Inflasi Melejit Capai 5,25 Persen, Pemprov Sumut Pilih Beli Cabe Jember

Baca Juga:

• Jalan Aset Daerah Diklaim Milik Pribadi: Penutupan Gang Pembangunan di Asahan Berujung Ancaman Pembongkaran
• Wakil Bupati Asaha Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Tegaskan Komitmen Wujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Rakyat
• Pembukaan kegiatan Penilaian Presentasi Kepala Daerah Dalam Rangka Apresiasi Kinerja Pemda Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengklaim telah berupaya maksimal menekan laju inflasi, salah satunya dengan mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jember, Jawa Timur.

Data terbaru mencatat inflasi Sumut mencapai 5,32 persen (year-on-year) pada September 2025, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 2,65 persen.

Kepala Biro Ekonomi Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung mengatakan, pengadaan cabai dari luar provinsi ini merupakan langkah intervensi tahap awal yang dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di Kota Medan dan Deli Serdang yang disebut sebagai penyumbang 72 persen inflasi Sumut.

"Kita beli 50 ton di tahap awal dari Jember, Jawa Timur. Kita pakai mobil termoking untuk menjaga suhu selama pengiriman, dengan pengepakan memakai peti kayu. Cabai yang kita datangkan adalah cabai gunung, dengan kualitas terbaik untuk masyarakat Sumut," ujar Poppy kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10).

Namun langkah tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa Pemprov Sumut justru harus bergantung pada pasokan luar daerah, sementara Sumut dikenal sebagai salah satu penghasil hortikultura.

Poppy beralasan, upaya mendatangkan cabai dari luar daerah adalah bentuk intervensi cepat pasar untuk menekan harga di tingkat konsumen, sekaligus menjaga stok agar tidak terjadi lonjakan ekstrem.

"Kita tidak tinggal diam setelah melaksanakan atau melempar komoditi cabe ini ke pasar. Di TPID itu ada Bulog, BPS, dan BI. Kita lihat bagaimana koreksi pasarnya," tambahnya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bulog dalam melakukan pemantauan harga pasca-distribusi. Pemprov juga telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengawal distribusi cabai agar tidak bocor keluar provinsi.

"Kita sudah punya pola distribusi cabai merah di Sumut. Ada lokasi-lokasi yang kita ketahui bisa bocor ke luar provinsi. Jadi, hari ini kita rapat dengan Satgas Pangan untuk memastikan distribusi dan pengawasan berjalan," ungkapnya.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Harga cabai di pasar Medan tetap tinggi, bahkan di beberapa titik pasar tradisional mencapai Rp80.000 per kilogram, jauh dari target stabilisasi.

Padahal Pemprov telah melakukan lebih dari 500 kali operasi pasar dan pasar murah sejak awal tahun.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jalan Aset Daerah Diklaim Milik Pribadi: Penutupan Gang Pembangunan di Asahan Berujung Ancaman Pembongkaran

Wakil Bupati Asaha Pimpin Peringatan Hari Otonomi Daerah, Tegaskan Komitmen Wujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Rakyat

Pembukaan kegiatan Penilaian Presentasi Kepala Daerah Dalam Rangka Apresiasi Kinerja Pemda Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran

TIPD Pemko T. Tinggi Bahas Pengendalian Inflasi

PT Bank Sumut Luluskan 30 ODP, Siapkan Generasi Pemimpin Baru Perbankan Daerah*

Walikota panen cabai merah di areal perladangan, lahan seorang petani di Komplek Perumahan Bukit Ono Lala