Seleksi Pramuka Kabupaten Solok Menuju Jambore Nasional 2026 Dimulai
Seleksi Pramuka Kabupaten Solok Menuju Jambore Nasional 2026 Dimulai
kota
Baca Juga:
- Bobby Nasution Ajak Gekrafs Sumut Perkuat Kolaborasi, Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas
- Bupati Tulungagung Terseret Kasus Pemerasan, Dana Dipakai untuk Kepentingan Pribadi hingga THR Forkopimda
- Bobby Nasution Berhasil Perjuangkan Kenaikan Dana Pemulihan Pascabencana Sumut dari Pusat Hingga Rp23 Triliun
MEDAN — Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Nasution, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut yang kini tengah disidangkan.
Koordinator KAMAK, Azmi Hadli, menilai KPK terkesan lamban dan tidak berani mengambil langkah tegas terhadap Bobby Nasution.
"Melihat dan mendengar fakta-fakta persidangan kasus korupsi jalan di Dinas PUPR Sumut, KPK jangan terus beralasan dan terkesan takut dengan terus menunda pemanggilan serta pemeriksaan terhadap Bobby Nasution," ujar Azmi, Selasa malam (8/10/2025).
Azmi menegaskan, KAMAK menduga ada keberpihakan di tubuh KPK dalam penanganan perkara tersebut.
"Jaksa KPK dan pimpinan KPK seolah tidak berani memeriksa Bobby Nasution hanya karena statusnya sebagai menantu mantan presiden," katanya.
Menurutnya, sejumlah fakta di persidangan menunjukkan adanya pergeseran anggaran yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) KPK. "Berulang kali jaksa dan hakim mencurigai adanya pergeseran anggaran yang menjadi awal terjadinya OTT KPK. Namun, pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu Bobby Nasution, tak juga dipanggil oleh KPK," tegasnya.
KAMAK meminta KPK untuk membuktikan independensinya dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. "KPK jangan tebang pilih. Semua yang diduga terlibat, siapapun dia, harus diperiksa," tutup Azmi Hadli.
Seleksi Pramuka Kabupaten Solok Menuju Jambore Nasional 2026 Dimulai
kota
Rapat Paripurna DPRD Peringatan Hari Jadi ke155 Kota Pematangsiantar, di Gedung Harungguan
kota
Wali Kota bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke30 Tahun 2026
kota
Wali Kota melepas Karnaval dalam memeriahkan Hari Jadi ke155 Kota Pematangsiantar Tahun 2026
kota
Ketua Senat Unimed Prof. Syawal Gultom Wafat
kota
Tanpa Dasar Hukum Kuat Hingga Diduga Pakai Insentif Pegawai Gebyar Pajak Sumut Berisiko Jadi Temuan BPK
kota
Rekor Baru! UKT Taekwondo Sumut Diserbu Ratusan Peserta
kota
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison ,S.Sos, M.Si Buka Rapat Koordinasi dan Evaluasi sekaligus Sosialisasi BPBL.
kota
Patroli Skala Besar Brimob Polda Sumut Sasar Titik Rawan Belawan, Ciptakan Rasa Aman Masyarakat
kota
JK, Kerusuhan Poso, dan Dramatisasi di Era Algoritma
kota