Inflasi Sumut Sudah Melewati Standart

Medan - Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Poppy Marulita Hutagalung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan langkah antisipatif dan intervensi untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah.

Baca Juga:

• Inflasi Sumut 2,71%, Terendah Keempat Nasional
• Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian
• Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu

Menurut Poppy, saat ini inflasi Sumut telah melampaui batas standar yang ditetapkan. Namun, ia menekankan perlunya melihat lebih dalam komoditas apa yang menjadi penyebab kenaikan tersebut.

"Kita perlu melihat kembali, komoditi apa yang menjadi penyebab inflasi itu. Apakah faktor internal atau eksternal. Jika penyebabnya seperti emas, itu tentu pengaruh global dan sulit kita kendalikan. Tetapi kalau komoditasnya beras, cabai, bawang, atau daging ayam, kita harus lihat bagaimana pasokan dan distribusinya," jelas Poppy.

Ia mengakui bahwa sistem distribusi pangan di Sumut masih cukup panjang, sehingga bisa berdampak terhadap harga di pasaran. Karena itu, pihaknya terus melakukan analisis mendalam agar penyebab inflasi bisa diidentifikasi dan segera diambil langkah solusi yang tepat.

"Data inflasi juga perlu kita lihat secara year on year, dan juga dibandingkan antarwilayah (man to man). Sebab setiap daerah bisa memiliki penyebab berbeda," tambahnya.

Antisipasi dan Intervensi Sejak Awal

Poppy mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut sebenarnya telah melakukan berbagai langkah antisipasi dan intervensi sejak lama. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok.

"Kita sudah menugaskan BUMD untuk berperan aktif. Misalnya dalam pengadaan kopi, penggunaan solar dryer drum, dan kerja sama pembelian dengan CAS. Memang ada beberapa kendala teknis, tapi secara umum upaya ini terus berjalan baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, beberapa kerja sama yang telah dilakukan sejak tahun 2024 terus diperkuat. Namun, Poppy mengingatkan pentingnya komitmen dan niat baik dari semua pihak dalam menjaga mekanisme pasar agar berjalan sehat.

"Yang paling penting adalah komitmen dan good will dari semua pihak. Karena tanpa itu, mekanisme pasar tidak akan berjalan dengan baik," katanya.

Jaga Ketersediaan dan Distribusi Daging

Terkait Minyak, Beras, dan Gula (MBG) yang menjadi salah satu penyumbang inflasi, Poppy menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan.

"Kami sedang menyusun kebutuhan daging untuk MBG dan melakukan sinkronisasi dengan tim terkait. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kebutuhan hingga tiga bulan ke depan, bahkan untuk tahun depan," jelasnya.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, Pemprov Sumut juga memperkuat pengawasan distribusi dalam negeri melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) agar harga tetap stabil.

"Kami menjaga stok dan distribusi agar pasokan dalam negeri terjamin. Ini juga menjadi bagian dari catatan antisipasi yang terus kami laksanakan," tutup Poppy.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Inflasi Sumut 2,71%, Terendah Keempat Nasional

Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian

Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu

Paviliun Kabupaten Batubara di PRSU Andalkan Produk Anti Inflasi

TIPD Pemko T. Tinggi Bahas Pengendalian Inflasi

Pemkab Deli Serdang Komitmen Dukung Pengendalian Inflasi dan Jaga Stabilitas Harga