KPK Siap Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Kasus Korupsi Jalan Sipiongot

MEDAN, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siap menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek jalan Sipiongot yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting.

Baca Juga:

• DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal
• GM PLN UID Sumatera Utara Cek Langsung Kesiapan Kelistrikan Huntara Pascabencana di Batang Toru
• PWI Sergai Bersiap Gelar Konfercab, Bupati dan Wabup Dukung Penguatan Profesionalisme Wartawan

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa kewenangan untuk memanggil Bobby sebagai saksi sepenuhnya ada pada majelis hakim. KPK, kata dia, hanya akan menjalankan perintah yang ditetapkan dalam persidangan.

"Itu hak dari majelis hakim, kami tidak bisa mengintervensi. Sebagai penuntut umum, kami di KPK hanya melaksanakan penetapan perintah hakim. Kalau diperintahkan memanggil si A, si B, atau si C, maka akan kami hadirkan," ujar Johanis usai menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi di DPRD Sumut, Selasa (30/9).

Johanis menambahkan, pihaknya tinggal menunggu jadwal resmi dari majelis hakim terkait pemanggilan Bobby.

"Sesuai jadwal hakim. Saya bukan yang menentukan jadwal sidang, itu kewenangan hakim. Begitu ada permintaan hakim agar Bobby dihadirkan, kami akan memanggil dan menghadirkannya ke persidangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Johanis menekankan bahwa kehadiran saksi dalam persidangan sangat penting untuk menguji keterlibatan terdakwa. Hakim, katanya, membutuhkan keterangan saksi guna memperkuat analisis apakah unsur tindak pidana terpenuhi.

"Menurut hakim, dia perlu adanya keterangan untuk memperkuat apakah perbuatan terdakwa bisa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU. Apakah cukup alat bukti atau tidak, itu yang diuji," jelasnya.

Tanak menegaskan, KPK tidak punya kewenangan menentukan siapa saksi yang dipanggil di luar putusan majelis.

"Dihadirkan sebagai saksi itu adalah alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim memandang perlu, maka kami sebagai penuntut umum hanya bisa melaksanakan perintah itu," tandasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DJP Dukung Penuh Penetapan 5 Tersangka KPK di OTT Korupsi KPP Madya Jakarta Utara, Terapkan Pemberhentian Sementara dan Evaluasi Internal

GM PLN UID Sumatera Utara Cek Langsung Kesiapan Kelistrikan Huntara Pascabencana di Batang Toru

PWI Sergai Bersiap Gelar Konfercab, Bupati dan Wabup Dukung Penguatan Profesionalisme Wartawan

SPPG Desa Suka Jadi Solid Siapkan Diri Hadapi Lomba Antar Relawan HUT ke-22 Sergai

UHC Bobby Nasution Digaungkan, Pasien Kecelakaan di Medan Dipaksa Bayar Umum

Dukung Trauma Healing Pascabencana, PLN Siapkan Kelistrikan Untuk Nobar Bersama Presiden RI Di Posko Pengungsi Batuhula Batang Toru