Petani dan Konsumen Menunggu, JASKOP Jangan Jadi Proyek Pencitraan

Baca Juga:

• DIBUTUHKAN: KREDIBILITAS EKONOMI RUPIAH, BUKAN SEKADAR MENGHILANGKAN TIGA ANGKA NOL
• Kreatif tapi Salah Arah! Satresnarkoba Polres Tapsel Tangkap Petani Tanam Ganja di Kebun Sawit, Kini Terancam 20 Tahun Penjara
• KEDAULATAN EKONOMI DAN PARADOKS AGRARIA: Antara Bicara dan Tindakan Nyata Pemimpin

MEDAN, - Program Jaminan Stabilitas Komoditas Pangan (JASKOP) yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dinilai harus punya target yang jelas dalam menekan laju inflasi pangan.

Tanpa indikator keberhasilan yang terukur, program ini dikhawatirkan hanya sebatas jargon politik yang tidak menyentuh persoalan harga di pasar.

Asisten Ekonomi Pembangunan Pemprov Sumut, Effendy Pohan, menegaskan bahwa komoditas pangan harus dijaga dari hulu ke hilir.

Menurutnya, pemerintah hadir untuk memastikan hasil produksi petani terserap, didistribusikan dengan baik, dan tidak menimbulkan gejolak harga yang berpotensi memicu inflasi maupun deflasi.

"Harapan kita dengan Jaskop ini, kita bisa menjaga harga petani dan distribusi produksi di Sumut. Pemerintah provinsi hadir untuk menjamin itu semua, agar tidak ada gejolak harga," ujar Effendy dalam paparannya, di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (18/9).

Ia menekankan, pangan merupakan isu strategis yang sejak awal sudah menjadi bagian dari visi misi Gubernur Sumut dalam RPJMD.

Karena itu, sejumlah program telah dicanangkan sejak Agustus 2025, mulai dari pembentukan tim khusus pengendali harga, pembangunan Solar Dryer Dome (SDD), hingga regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) cabai merah.

Namun, Effendy mengakui pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harga di pasar.

"Terus terang pemerintah tidak bisa mengendalikan semua ini, jangan di Sei Sikambing, Pasar Senin pun tidak bisa dikendalikan. Ini hukum pasar. Tapi dari lingkup petani, itu yang bisa kita kendalikan," jelasnya.

Program Jaskop saat ini melibatkan enam stakeholder besar, yakni Dirga Surya, Mitra Inti, Indomaret, Alfamart, Brastagi, dan Bumi Rempah. Selain itu, kontrak farming dengan 10 kelompok tani juga mulai dijalankan.

Satu di antaranya telah berjalan di Batubara oleh PPN, sementara sembilan lainnya akan difasilitasi pemerintah provinsi.

Meski begitu, publik masih meragukan efektivitasnya. Pasalnya, program baru dimulai pada Agustus dengan waktu yang relatif singkat untuk menunjukkan hasil. Jika target penurunan inflasi tidak dicapai, program ini rawan dianggap hanya pencitraan.

Effendy sendiri menyebut, tahun depan 10 kelompok tani tersebut akan dievaluasi dan bisa menjadi induk bagi kelompok lain. Namun, ia belum menjelaskan indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilan mereka.

"Tidak perlu disusun tiap tahun, nanti kelompok ini bisa jadi induk bagi yang lain," katanya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DIBUTUHKAN: KREDIBILITAS EKONOMI RUPIAH, BUKAN SEKADAR MENGHILANGKAN TIGA ANGKA NOL

Kreatif tapi Salah Arah! Satresnarkoba Polres Tapsel Tangkap Petani Tanam Ganja di Kebun Sawit, Kini Terancam 20 Tahun Penjara

KEDAULATAN EKONOMI DAN PARADOKS AGRARIA: Antara Bicara dan Tindakan Nyata Pemimpin

Inalum Dukung Peningkatan Ekonomi Lokal dan PAD Untuk Pembangunan Daerah

IECES FE Unimed 2025 : Prof Dr Syawal Gultom : Pendidikan Berperan Penting dalam Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan

MEMBANGKITKAN EKONOMI KERAKYATAN BERDAULAT