Mantan PJ Bupati Langkat "Ngacir" Dihadiahi Pertanyaan Wartawan di Pemprov Sumut

Medan– Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal Hasrymi, tampak buru-buru menghindar dari serbuan wartawan, Rabu (17/9/2025).

Baca Juga:

• TGR Rp 5,4 Miliar Proyek Dinkes Asahan : Sebagian Sudah Dikembalikan, Sebagian Lain Terancam Sanksi Hukuman Berat
• Buka-bukaan! Tersangka Baru Korupsi Smart Village Rp1,7 Miliar, Mainul Lubis: Saya Akan Buka Semua yang Tertutup
• Kembali Mengamuk, GEMPPAR Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan, Ada Dugaan KKN dan Kerugian Keuangan Daerah

Faisal Hasrymi terlihat lari-lari usai konfrensi pers yang digelar Diskominfo pemprovsu dikantor Dekranasda lantai 1 Gubernur Sumut menuju mobil Dinasnya yang diketahui turut diikuti ajudan pribadinya.

Peristiwa itu terjadi di halaman Kantor Gubernur Sumut, ketika sejumlah wartawan berusaha meminta tanggapan Faisal terkait aksi demo mahasiswa yang digelar di lokasi tersebut. Bukannya memberi komentar, Faisal justru memilih bergegas meninggalkan area dengan langkah seribu, menghindari wawancara.

Aksi buru-buru pejabat tersebut menjadi sorotan awak media, terlebih karena unjuk rasa mahasiswa menyinggung sejumlah persoalan yang berkaitan dugaan praktik korupsi dan kinerja pejabat Pemprovsu.

Sebagaimana berita, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), Jalan AH Nasution, Medan, Selasa (16/9/2025). Mereka menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi pengadaan Smart Board dan Meubilair senilai Rp100 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.!!

Dalam orasinya, mahasiswa menuding kasus tersebut telah dipetieskan oleh Kejari Langkat, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya permainan. Mereka mendesak Kejati Sumut segera mengambil alih penanganan kasus dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat.

"Kami minta Kejati Sumut jangan tebang pilih. Periksa semua pihak tanpa terkecuali, termasuk mantan PJ Bupati Langkat Faisal Hasrimy yang sekarang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumut. Dia diduga sebagai aktor utama perubahan anggaran hingga proyek Smart Board dan Meubilair muncul di APBD Perubahan 2024," tegas Asril Hasibuan, Ketua Umum PERMAK Sumut.

Koordinator aksi Yunus Dalimunthe menambahkan, anggaran Rp100 miliar itu dipaksakan masuk di penghujung tahun dengan pembagian Rp50 miliar untuk Smart Board dan Rp50 miliar untuk meubilair. Proses tender juga disebut penuh rekayasa.

"Ini jelas sarat konspirasi, menguntungkan pihak tertentu, dan merugikan keuangan negara. Kejati Sumut harus segera turun tangan, jangan biarkan kasus ini macet di Kejari Langkat," ujarnya lantang.

Selain itu, massa aksi juga mendesak Gubernur Sumut mengevaluasi dan mencopot Faisal Hasrimy dari jabatannya. Mereka menilai Faisal tidak pantas memimpin OPD karena namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi besar tersebut.

Aksi mahasiswa ini sempat menyita perhatian pengguna jalan di kawasan AH Nasution. Massa membawa spanduk, poster, serta membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya penegakan hukum.

Sementara' Kajati Sumut Harli Siregar yang dikonfirmasi mengatakan, kasus tersebut telah ditangani Kejari Langkat. Ini keterangan kami dari Kejatisu,
Masukan-masukannya sudah jadi atensi penyidik Kejatisu bersama Kejari Langkat, tegas Harli.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

TGR Rp 5,4 Miliar Proyek Dinkes Asahan : Sebagian Sudah Dikembalikan, Sebagian Lain Terancam Sanksi Hukuman Berat

Buka-bukaan! Tersangka Baru Korupsi Smart Village Rp1,7 Miliar, Mainul Lubis: Saya Akan Buka Semua yang Tertutup

Kembali Mengamuk, GEMPPAR Desak Bupati Copot Kadis Perhubungan, Ada Dugaan KKN dan Kerugian Keuangan Daerah

Kadis Pendidikan Labuhanbatu Kunjungi SMPN 4 Satap Bilah Hilir, Tinjau Sarana dan Prasarana

Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum

Praperadilan Dikabulkan, PN Padangsidimpuan Nyatakan Penetapan Tersangka Kadishub Alfian Tidak Sah, Langsung Bebas dari Tahanan