Dikabarkan, KPK Tayangkan Surat Panggilan Bobby Nasution dan Erni Sitorus, Biro Hukum Bantah

Baca Juga:

• Kuasa Hukum: Antonius Devolis Tumanggor Kooperatif Jalani Pemeriksaan Di Polrestabes Medan
• Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat
• KPK OTT Pejabat di Sumut, Diduga Terkait Kasus Korupsi

Medan — Kabar hangat mencuat di publik terkait dugaan pemanggilan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan tersebut dikabarkan berhubungan dengan perubahan atau pergeseran anggaran sebesar Rp 2 (dua) triliun untuk belanja pembangunan infrastruktur.

Informasi mengenai dugaan pemanggilan ini masih simpang siur. Saat dikonfirmasi, Ketua KPK melalui Juru Bicara Budi Prastyo tidak merespons. Pertanyaan yang disampaikan wartawan melalui pesan singkat juga diabaikan.

Sementara itu, Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong juga belum memberikan jawaban. Kepala Biro Hukum Pemprovsu, Aprilla Siregar, ketika dikonfirmasi mengatakan belum ada surat resmi dari KPK yang masuk.
"Belum ada, adinda," ujar Aprilla singkat.

Sebelumnya Aktivis Jaga Marwah wilayah Sumatera Utara Edison Tamba alias Edoy menyatakan telah mengirimkan surat ke KPK. Isi surat agar Mendagri melakukan tugas me review anggaran Provinsi. Tapi sepertinya mereka membandel. Angkanya sekira 2 (dua) triliun. Kata Edoy.

Sebelumnya aktivis Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (jaga marwah) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung sebagai dukungan dan apresiasi agar mengusut tuntas kasus OTT KPK di Sumut serta dugaan pergeseran anggaran proyek terindikasi korupsi, pungkas Edoy.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kuasa Hukum: Antonius Devolis Tumanggor Kooperatif Jalani Pemeriksaan Di Polrestabes Medan

Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat

KPK OTT Pejabat di Sumut, Diduga Terkait Kasus Korupsi

Kuasa Hukum Bantah Tuduhan Penganiayaan, Sebut Antonius Tumanggor Tidak Lakukan Kontak Fisik dengan Pelapor

Dinas SDBMBK Sumut Pimpinan Chandra Dalimunthe Dilaporkan ke KPK Soal Pengaturan Tender Proyek

Ronni Paslani Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Tim Penasihat Hukum Siapkan Pleidoi