Kejati Sumut Geledah Kantor PTPN I, Usut Dugaan Korupsi Penjualan Aset Triliunan Rupiah

Medan — Tim penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah sejumlah lokasi strategis terkait dugaan korupsi penjualan aset PTPN I Regional 1. Aksi ini berlangsung pada 26–27 Agustus 2025 dengan menyasar kantor direksi, komisaris, hingga gudang arsip perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek bernilai triliunan rupiah.

Baca Juga:

• PTPN I Regional 1 dan Forkopimcam Tanjung Morawa Tanam 300 Pohon Peringati Hari Bumi dan HUT Deli Serdang ke-80
• Barapaksi Desak Kejatisu Bongkar Jaringan Mafia Titik SPPG di Sumut
• Rakyat Menunggu! Kejatisu Didesak Buka Status Dugaan Korupsi Dana Stunting Madina, Tamperak: Jangan Sampai Kasus Ini “Dikubur”

Lokasi yang digeledah antara lain ruang direksi PTPN I Regional 1 di Jalan Raya Medan–Tanjung Morawa Km.16, kantor PT Nusa Dua Propertindo (NDP) di Jalan Medan–Tanjung Morawa Km.55, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, serta beberapa kantor proyek PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) di Tanjung Morawa, Helvetia, dan Sampali.

Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Geledah Kajati Sumut Nomor 08/L.2/Fd.2/08/2025 dan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Mdn.

Dugaan Korupsi Penjualan Aset

Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, membenarkan penggeledahan yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus, Mochamad Jefry, dengan melibatkan puluhan penyidik.

Menurut Husairi, langkah ini merupakan tindak lanjut penyelidikan Kejaksaan Agung RI terkait dugaan tindak pidana korupsi pada penjualan aset PTPN I melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land, yang melibatkan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) sebagai pelaksana.

"Dari hasil penyelidikan, ditemukan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Dalam proses peralihan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), PT NDP tidak memenuhi kewajiban menyerahkan 20 persen dari luas bidang tanah HGU yang dialihkan kepada negara. Ini jelas bertentangan dengan Pasal 165 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021," ujar Husairi, Rabu (27/8/2025).

Potensi Kerugian Negara

Kejaksaan menduga praktik ilegal tersebut menimbulkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar. Selain itu, indikasi pelanggaran juga ditemukan pada pemasaran dan penjualan kawasan perumahan elit di bawah bendera PT DMKR, antara lain CitraLand Helvetia, CitraLand Sampali, dan CitraLand Tanjung Morawa.

Husairi menambahkan, penyidik masih mendalami temuan lapangan dan menginventarisasi aset yang sudah dipasarkan maupun dijual. "Saat ini tim masih melakukan pengembangan. Kesimpulan akhir, termasuk total nilai aset dan jumlahnya, akan kami sampaikan secara resmi kepada publik," katanya.

Skandal Besar di Sumut

Penggeledahan ini diperkirakan akan menjadi salah satu kasus korupsi paling menonjol di Sumatera Utara tahun ini. Dugaan penyalahgunaan aset negara melalui modus alih HGU-HGB serta penjualan proyek perumahan prestisius dengan melibatkan perusahaan besar membuka potensi skandal besar yang dapat mengguncang dunia usaha di daerah.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PTPN I Regional 1 dan Forkopimcam Tanjung Morawa Tanam 300 Pohon Peringati Hari Bumi dan HUT Deli Serdang ke-80

Barapaksi Desak Kejatisu Bongkar Jaringan Mafia Titik SPPG di Sumut

Rakyat Menunggu! Kejatisu Didesak Buka Status Dugaan Korupsi Dana Stunting Madina, Tamperak: Jangan Sampai Kasus Ini “Dikubur”

Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Lahan PTPN II Diajukan Banding, Dugaan Kebocoran Ratusan Miliar PAD Deliserdang Kian Mengemuka

Kejatisu Ambil Alih Kasus Rumah Singgah Covid-19 Pematangsiantar, Ada Apa dengan Penanganan di Kejari?

Momentum Idul Adha 1447 H, PTPN IV Regional II Kebun Bah Birung Ulu Sembelih 12 Hewan Kurban