Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin: “Ajakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat”
Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin &ldquoAjakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat&rdquo
kota
Baca Juga:
Proyek pertama adalah kolam retensi USU yang dibangun tahun 2023 dengan anggaran Rp20 miliar. Pembangunan ini dikendalikan Topan Obaja Putra Ginting (TOP), saat itu menjabat Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan. Meski memiliki kapasitas tampung 9.450 m³ air, warga tetap mengeluhkan banjir di sekitar USU. Kornas menilai pemanfaatan lahan USU tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh kampus maupun masyarakat.
Proyek kedua adalah Gedung Kolaborasi UMKM Square USU dengan nilai kontrak Rp97,65 miliar. Kontrak dimenangkan PT Karya Bangun Mandiri Persada, dengan pagu awal Rp105 miliar dan HPS Rp99,14 miliar. Pada 2025, proyek kembali mendapat tambahan Rp19,05 miliar untuk sarana-prasarana, sehingga totalnya mencapai Rp116,7–122 miliar. Namun, hingga peringatan HUT RI ke-80 (17/8/2025), gedung tersebut belum rampung alias mangkrak.
"Pembangunan galeri UMKM tidak menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil. Yang dibutuhkan UMKM adalah pembinaan, permodalan, akses pasar, dan jaminan usaha. Artinya, sejak perencanaan proyek ini sudah bermasalah," tegas Sutrisno Pangaribuan, Alumni USU yang juga Presidium Kornas, Minggu (17/8).
Kornas juga menyoroti peran dua orang dekat Bobby yang ditugaskan mengawal proyek, yakni Topan Obaja Putra Ginting dan Alex Sinulingga. Keduanya alumni STPDN dan disebut sebagai "bestie" Bobby. "Hal ini memperkuat dugaan adanya bancakan bersama antara Bobby dan Muri," lanjut Sutrisno.
Menurut Kornas, KPK wajib memperluas penyelidikan terhadap proyek-proyek di USU. Apalagi Muri sudah pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan nasional dan provinsi di Sumut. "Kasus ini bisa jadi pintu masuk, seperti ketika KPK membongkar jaringan korupsi Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho," kata Sutrisno.
Kornas menegaskan, jika ditemukan indikasi kerugian negara dari kedua proyek tersebut, maka KPK harus segera menindaklanjuti hasil audit BPK. "Jangan sampai anggaran besar dari APBD Kota Medan hanya menjadi bancakan elite, sementara rakyat tetap menderita dengan banjir dan UMKM tidak pernah berdaya," tutup Sutrisno.red2
Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin &ldquoAjakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat&rdquo
kota
LIPPSU Soroti APBD Sumut 2026 Rp11,67 Triliyun Tidak Berpihak ke Rakyat, Jangan Jadi Bancaan Korupsi Politik
kota
PERMAK Desak Kejati Sumut Tangkap F. H & M. H dan A. H. L dalam Skandal Korupsi Smart Board.
kota
BANJIR SUMATERA DISEBUT BUKAN MUSIBAH ALAM, MELAINKAN &ldquoBENCANA KEBIJAKAN&rdquo
kota
Disdukcapil Kota Solok Turut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Korpri Peduli Bencana
Kota
19 Pegawai DPKUKM Kota Solok Terdampak Banjir Diberikan Bantuan Sembako
kota
Pra/Muscab keX IBI Cabang Kabupaten Solok Sekaligus Ajang Kumpulkan Donasi untuk Korban Bencana di Kabupaten Solok
kota
Ketua TPPKK Kabupaten Solok Dampingi Ketua TPPKK Kota Sawahlunto Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir
kota
Wabup Solok H. Candra Imbau Masyarakat Waspada Link Phishing di Tengah Bencana
kota
PT Hitay Daya Energy Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kabupaten Solok
kota