Dari Dugaan Plagiarisme ke Panggilan KPK: Karier Rektor USU Muryanto Amin yang Penuh Noda

Baca Juga:

• Antonius Tumanggor Siapkan Posko Khusus KTP, KK, hingga Akta Siap Dibereskan
• Pengerjaan Bangunan Tembok Milik PT SBP Dipertanyakan, PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG
• PAC PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG Bangunan Cafe Psr I Tanah Enam Ratus

MEDAN - Nama Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), kembali jadi sorotan publik. Alih-alih tampil sebagai figur intelektual yang membawa harum dunia pendidikan, rekam jejak Muryanto justru dipenuhi tanda tanya besar.

Dari kasus dugaan plagiarisme yang sempat menjeratnya, dugaan keberpihakan politik pada kekuasaan, hingga pemanggilannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumut, citra akademisi bersih semakin jauh dari dirinya.

Muryanto Amin dikenal sebagai akademisi Ilmu Politik lulusan USU dan Universitas Indonesia. Ia meniti karier hingga menjabat Dekan FISIP, sebelum akhirnya terpilih sebagai Rektor USU 2021-2026. Dengan jargon 'Transformation Towards the Ultimate'.

Muryanto menjanjikan reformasi kampus. Tetapi, janji itu justru berbalik menjadi ironi. Kasus plagiarisme yang sempat menyeret namanya pada 2021 menjadi bukti awal rapuhnya integritas akademik seorang rektor.

Ia terbukti melakukan plagiarisme terhadap karya ilmiahnya sendiri. Senat Akademik USU menjatuhkan sanksi, meski kemudian Kementerian Pendidikan mencabutnya dengan alasan tak memenuhi unsur plagiarisme. Namun bagi publik, stigma itu sudah melekat.

"Rektor yang pernah kena sanksi plagiat tentu tidak bisa lagi bicara soal integritas akademik. Itu cacat moral," ujar Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan saat dimintai tanggapan, di Medan, Minggu (17/8).

Sutrisno menambahkan, persoalan Muryanto bukan sekadar plagiarisme. Kedekatannya dengan kekuasaan politik di Sumut membuat posisinya kian dipertanyakan. Dalam Pilgub Sumut 2024, Muryanto dilaporkan ke Bawaslu karena diduga berpihak pada pasangan calon yang didukung Gubernur Sumut Bobby Nasution.

"Netralitas seorang rektor yang berstatus ASN dipertaruhkan. Apalagi kalau kampus dijadikan alat politik, itu penghianatan terhadap dunia akademik," tegas Sutrisno.

Kini, masalah yang lebih serius muncul. Muryanto Amin dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan jalan senilai Rp231 miliar.

Meski statusnya masih saksi, fakta pemanggilan ini menunjukkan betapa dekatnya lingkar kekuasaan politik dan akademik dengan praktik korupsi di Sumatera Utara.

"Rektor dipanggil KPK, itu bukan hal sepele. Artinya, ada relasi yang harus diusut lebih jauh. Jangan sampai USU ikut tercemar karena pimpinannya masuk pusaran kasus korupsi," tambah Sutrisno.

Menurut Sutrisno, kasus Muryanto menjadi gambaran bagaimana institusi pendidikan tinggi di Sumut tidak steril dari politik dan kepentingan kekuasaan.

"USU semestinya menjadi benteng moral dan intelektual. Tapi yang terjadi, rektornya justru terjerat kontroversi, bahkan punya kedekatan istimewa dengan penguasa. Ini berbahaya," ujarnya.

Ia mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK untuk lebih serius mengawasi figur-figur akademisi yang merangkap sebagai aktor politik.

"Publik berhak tahu, apakah Muryanto Amin benar-benar independen atau hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan di Sumut. Jika terbukti tidak bersih, sebaiknya dinonaktifkan dari jabatannya," tutup Sutrisno.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Antonius Tumanggor Siapkan Posko Khusus KTP, KK, hingga Akta Siap Dibereskan

Pengerjaan Bangunan Tembok Milik PT SBP Dipertanyakan, PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG

PAC PKN Medan Marelan Minta Usut Izin PBG Bangunan Cafe Psr I Tanah Enam Ratus

Rektor UNPAB Ajak Perkuat Kebersamaan di Halal Bihalal YPSA 1447 H

Rektor UNPAB Hadiri Syukuran 15 Tahun Monumen Nasional Keadilan

Rektor UNPAB Hadiri Syukuran 15 Tahun Monumen Nasional Keadilan