Pemerintah Pematangsiantar Hapus Sanksi Denda PBB-P2 hingga September 2025

​PEMATANGSIANTAR - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberikan keringanan kepada masyarakat dengan menghapus sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini berlaku untuk seluruh tahun pajak dan berlangsung hingga 30 September 2025.
​Kepala BPKPD Kota Pematangsiantar, Arri Suaswandhy Sembiring, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2024, yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024.
​Menurut Arri, penghapusan sanksi administrasi ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kota Pematangsiantar dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian target penerimaan serta menggali potensi piutang PBB-P2.
​Arri mengimbau masyarakat pemilik objek pajak PBB-P2 di Pematangsiantar untuk memanfaatkan program ini. "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal 30 September 2025," ujarnya.
​Pembayaran PBB-P2 yang mendapatkan penghapusan denda hanya dapat dilakukan di Kantor BPKPD Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka Nomor 8.
​Arri juga mengingatkan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dan hak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota. "Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi hak warga Kota Pematangsiantar untuk berperan serta dalam pembiayaan pembangunan demi mewujudkan Kota Pematangsiantar menjadi lebih Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," tutupnya.

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap: Pembangunan Kota Tak Cukup Infrastruktur, Harus Prioritaskan Moral dan Masa Depan Generasi Muda
• Rico Waas Perkuat Perlindungan Pekerja, 40 Ribu Pekerja Informal Terdaftar BPJS
• Banding Ditolak! Pemko Padangsidimpuan Wajib Bayar Rp883 Juta ke Rekanan APILL

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Zakiyuddin Harahap: Pembangunan Kota Tak Cukup Infrastruktur, Harus Prioritaskan Moral dan Masa Depan Generasi Muda

Rico Waas Perkuat Perlindungan Pekerja, 40 Ribu Pekerja Informal Terdaftar BPJS

Banding Ditolak! Pemko Padangsidimpuan Wajib Bayar Rp883 Juta ke Rekanan APILL

Pemko Medan Turunkan Tarif Parkir, Ringankan Beban Masyarakat dan Ciptakan Sistem Perparkiran yang Lebih Baik

Pemko Medan Dorong Pembenahan dan Penguatan Usaha RPH, Fokus Penguatan Manajemen dan Bisnis Berkelanjutan

Malam Penuh Berkah di Bulan Ramadhan, Rico Waas Perkuat Ukhuwah Lewat Tarawih Bersama Warga Medan Selayang