Advokat Joni Sandri Ritonga, S.H., M.H.: Amnesti dan Abolisi Bukan Tameng Kebal Hukum, Negara Harus Tegakkan Keadilan Tanpa Pandang Bulu

Medan - Menyikapi wacana dan desakan sejumlah pihak terkait pemberianamnesti atau abolisikepadaHasto KristiyantodanTommy Limbong, Advokat dan Praktisi Hukum,Joni Sandri Ritonga, S.H., M.H., menegaskan bahwahukum tidak boleh tunduk pada tekanan politik atau opini publik yang mengaburkan substansi keadilan.

Baca Juga:

• Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara
• LBH Keadilan Setara Jajaki Kerja Sama Pendampingan Hukum dengan Lapas Tanjungbalai Asahan
• Sikum Polres Sergai Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Pekan Tanjung Beringin, Sosialisasikan KUHP Baru hingga Perlindungan Anak

Menurut Joni, pemberian amnesti maupun abolisi merupakanhak prerogatif Presidenyang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, namunbukan berarti dapat digunakan secara semena-menauntuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu dari proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita harus bedakan antara upaya hukum, proses pembelaan, dan intervensi kekuasaan. Jika Hasto dan Tom Limbong tidak terbukti bersalah, maka pengadilanlah yang harus menyatakan bebas, bukan Presiden melalui amnesti atau abolisi," tegas Joni.

Ia menambahkan bahwaamnesti bersifat kolektifdan umumnya diberikan dalam konteks politik negara, seperti konflik bersenjata atau perbedaan ideologi, sementaraabolisi diberikan sebelum proses hukum selesai, dengan pertimbangan tertentu yang sangat ketat.

"Kalau ini digunakan hanya karena kedekatan kekuasaan atau tekanan politik, maka ini bisa menjadi preseden buruk dalam sistem hukum kita," jelasnya.

Joni juga mengingatkan bahwa pemberian abolisi atau amnesti terhadap seseorang yang sedang berperkara pidanaberpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, dan bahkan bisa ditafsirkan sebagai bentukintervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

"Penegakan hukum harus adil, objektif, dan tidak boleh tunduk pada agenda politik jangka pendek," ujarnya.

Sebagai Advokat, Joni menegaskan bahwa dirinya mendukung penuhproses hukum yang fair dan transparan, termasuk pembelaan terhadap hak-hak terdakwa. Namun ia juga mengingatkan bahwapembelaan hukum harus dilakukan di dalam ruang peradilan, bukan melalui pintu belakang kekuasaan.

"Jangan jadikan amnesti dan abolisi sebagai alat untuk mengaburkan kebenaran. Negara hukum harus menempatkan semua warga negara setara di hadapan hukum,"tutupnya.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara

LBH Keadilan Setara Jajaki Kerja Sama Pendampingan Hukum dengan Lapas Tanjungbalai Asahan

Sikum Polres Sergai Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Pekan Tanjung Beringin, Sosialisasikan KUHP Baru hingga Perlindungan Anak

Gemppar Kembali Lakukan Demo di Kantor Bupati, Kejari dan DPRD Asahan Meminta Copot Sekda Asahan

AMMI Dorong Pemerintah Pertimbangkan Amnesti bagi dr. Aris Yudhariansyah

Sekwan DPRD Sumut Dinilai Kebal Hukum, Dugaan Korupsi Mengendap Tanpa Proses