Advokat Joni Sandri Ritonga, S.H., M.H.: Amnesti dan Abolisi Bukan Tameng Kebal Hukum, Negara Harus Tegakkan Keadilan Tanpa Pandang Bulu

Medan - Menyikapi wacana dan desakan sejumlah pihak terkait pemberianamnesti atau abolisikepadaHasto KristiyantodanTommy Limbong, Advokat dan Praktisi Hukum,Joni Sandri Ritonga, S.H., M.H., menegaskan bahwahukum tidak boleh tunduk pada tekanan politik atau opini publik yang mengaburkan substansi keadilan.

Baca Juga:

• Upacara Hari Pahlawan, Kapolres Tanjungbalai: Bukan Bambu Runcing Melainkan Berjuang Dengan Ilmu Dan Pengabdian
• Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum, Bank Sumut dan Kejatisu Tingkatkan Kerja Sama
• Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas

Menurut Joni, pemberian amnesti maupun abolisi merupakanhak prerogatif Presidenyang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, namunbukan berarti dapat digunakan secara semena-menauntuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu dari proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita harus bedakan antara upaya hukum, proses pembelaan, dan intervensi kekuasaan. Jika Hasto dan Tom Limbong tidak terbukti bersalah, maka pengadilanlah yang harus menyatakan bebas, bukan Presiden melalui amnesti atau abolisi," tegas Joni.

Ia menambahkan bahwaamnesti bersifat kolektifdan umumnya diberikan dalam konteks politik negara, seperti konflik bersenjata atau perbedaan ideologi, sementaraabolisi diberikan sebelum proses hukum selesai, dengan pertimbangan tertentu yang sangat ketat.

"Kalau ini digunakan hanya karena kedekatan kekuasaan atau tekanan politik, maka ini bisa menjadi preseden buruk dalam sistem hukum kita," jelasnya.

Joni juga mengingatkan bahwa pemberian abolisi atau amnesti terhadap seseorang yang sedang berperkara pidanaberpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, dan bahkan bisa ditafsirkan sebagai bentukintervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

"Penegakan hukum harus adil, objektif, dan tidak boleh tunduk pada agenda politik jangka pendek," ujarnya.

Sebagai Advokat, Joni menegaskan bahwa dirinya mendukung penuhproses hukum yang fair dan transparan, termasuk pembelaan terhadap hak-hak terdakwa. Namun ia juga mengingatkan bahwapembelaan hukum harus dilakukan di dalam ruang peradilan, bukan melalui pintu belakang kekuasaan.

"Jangan jadikan amnesti dan abolisi sebagai alat untuk mengaburkan kebenaran. Negara hukum harus menempatkan semua warga negara setara di hadapan hukum,"tutupnya.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Upacara Hari Pahlawan, Kapolres Tanjungbalai: Bukan Bambu Runcing Melainkan Berjuang Dengan Ilmu Dan Pengabdian

Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum, Bank Sumut dan Kejatisu Tingkatkan Kerja Sama

Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas

Ketika Guru Dikriminalisasi di Kabupaten Mandailing Natal, GURU BUKAN MUSUH BANGSA, TAPI PENGAYOM KARAKTER BANGSA

HIKMA Sumut Desak Sekdaprov Cabut Surat Edaran Soal Pakaian Adat: “Mandailing Bukan Batak!”

Soal Kasus Citraland, Basarin Tanjung: Kami Tidak Komentari, Biarkan Berproses Hukum