Kapolda Sumut Resmikan Gedung SPPG Polres Sibolga, Dukung Program MBG Presiden
Kapolda Sumut Resmikan Gedung SPPG Polres Sibolga, Dukung Program MBG Presiden
Umum
Baca Juga:
Aksi ini merupakan respons atas dugaan korupsi sistemik dalam tubuh Dinas PUPR Sumut, yang mencuat pasca penangkapan eks Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK beberapa waktu lalu.
> "OTT terhadap Topan Obaja hanyalah permukaan dari gunung es. Kami menduga kuat bahwa ada jaringan korupsi yang lebih luas, termasuk Edy Suparjan yang menjabat sebagai Kabid SDA dan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam sejumlah proyek bermasalah," tegas Rahmad Dani, Koordinator PRDB dalam orasinya.
Salah satu proyek yang dipersoalkan adalah rehabilitasi Pos AWLR TA 2024 senilai Rp 3,7 miliar, di mana Edy Suparjan menjabat langsung sebagai KPA. PRDB mencurigai proyek ini sarat dengan penyimpangan mulai dari pengondisian pemenang tender, mark-up anggaran, hingga fee proyek.
Tak hanya proyek 2024, PRDB juga meminta KPK menyelidiki proyek-proyek yang sedang berjalan di Tahun Anggaran 2025, yang diduga masih berada dalam lingkaran kontrol Edy Suparjan, serta memiliki potensi konflik kepentingan dengan jaringan yang terhubung ke Topan Obaja Ginting.
"Ada indikasi keterlibatan Edy Suparjan dalam proyek-proyek strategis yang selama ini dikendalikan oleh Topan Obaja Ginting saat menjabat Kadis PUPR Sumut. Jangan sampai penegakan hukum tebang pilih. Kami minta KPK segera memeriksa Edy Suparjan dan mencopotnya dari jabatannya," tambah Rahmad.
Selain proyek AWLR, PRDB juga menyinggung penggunaan anggaran eks Dinas SDA CKTR TA 2022 senilai Rp 20,39 miliar yang dinilai bermasalah dan patut ditelusuri kembali oleh KPK.
Massa PRDB membawa sejumlah poster dan spanduk dalam aksi tersebut dengan pesan-pesan keras seperti:
"Periksa Edy Suparjan Sekarang Juga!"
"KPA Proyek AWLR Diduga Terlibat Korupsi!"
"Topan Sudah Ditangkap, Kapan Edy Suparjan?"
Aksi damai tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen resmi berisi tuntutan dan bukti-bukti awal kepada pihak KPK. PRDB menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini dan menggalang aksi lanjutan apabila KPK tidak segera menindaklanjuti tuntutan mereka.
> "Jika KPK lambat, rakyat akan bangkit dan bersuara lebih keras," ujar Rahmad Dani menutup orasinya.tim
Kapolda Sumut Resmikan Gedung SPPG Polres Sibolga, Dukung Program MBG Presiden
Umum
Mengawal Demokrasi, Polda Sumut Latihan Penanganan Aksi Unras dengan Humanis
kota
sumut24.co Tanjungbalai, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menghadiri Rapat Paripu
News
Inspektorat Sumut Dituding Tebang Pilih Tindak ASN Bermasalah
kota
Mahasiswa Desak Gubsu Copot Faisal Hasrimy, Soroti Dugaan Konspirasi Smartboard Rp100 Miliar
kota
KH Akhmad Khambali Reformasi Polri Bukan Solusi, Perkuat Fungsi dan Pengawasan!
kota
Ommbak Sumut RSUD Sultan Sulaiman Gagal Jalankan SOP, Dua Pasien BPJSKIS Meregang Nyawa
kota
Polda Sumut Ringkus 2 Org Terduga Pengedar Ekstasi di Parkiran Hotel HDI Deli Serdang
kota
Kapolda Sumut Disambut Hangat Forkopimda Saat Tiba di Tapanuli Tengah
kota
USU Butuh Rektor sebagai Mercusuar Etika dan Moral Akademik
kota