Zyrex, Perusahaan yang Jadi Saksi Kasus Chromebook Terima Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri

Jakarta - Selepas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 di pada Kemendikbudristek, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung tancap memeriksa berbagai pihak untuk kelengkapan berkas. Pada 17 Juli lalu, misalnya, penyidik memeriksa PRA selaku Government Affairs & Public Policy/GAPP PT Google Indonesia.

Baca Juga:

• Aksi Damai AMPB di Asahan Berjalan Aman, Pemkab dan DPRD Sampaikan Jawaban Positif Soal Perbaikan Jalan
• Saat Sosper No 7/2024, Modesta Marpaung SKM S Keb Sahuti dan Beri Solusi Terkait Aspirasi Warga
• Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, pemeriksaan terhadap PRA untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook itu. "Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (pengadaan Chromebook)," kata Anang dalam keterangan resminya pada 17 Juli lalu.

Untuk diketahui, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut. Keempatnya adalah Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 Jurist Tan (JT), konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief (IBAM), Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Sri Wahyuningsih (SW), dan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek 2020–2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Mulyatsyah (MUL).

Di samping pihak otoritas, penyidik Kejagung pun sudah pernah memeriksa pemenang proyek pengadaan Chromebook yakni perusahaan swasta PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. Adapun yang diperiksa ialah ANT selaku Direktur Operasional PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk tahun 2011.

Sebagai informasi, mengutip situs resmi perusahaan tersebut yang memuat berita dari situs _cnbcindonesia.com_, emiten produsen laptop Zyrex, ZYRX memperoleh kontrak dan perjanjian dari rekanan penyedia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2021 (Laptop) oleh Kemendikbudristek.

Jumlah proyek yang diperoleh perusahaan ini mencapai 165 ribu unit laptop termasuk pesanan pengadaan laptop untuk sekolah yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dalam program digitalisasi pendidikan. Dari jumlah unit lapotop itu, ZYRZ mendapat nilai kontrak Rp 700 miliar.

Soal Zyrex ini, Ketua Umum Jaga Marwah Edison Tamba menuturkan, pihaknya sempat menyelidiki keberadaan perusahaan dan hubungannya dengan Nimrod Sitorus, mantan salah satu petinggi PT Bank Mandiri Tbk. Dari dokumen rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan akta perubahan No. 72 pada 10 Oktober 2023 yang diperoleh Jaga Marwah, Nimrod mengakuisisi saham terbesar di Zyrex.

"Kami menduga ada hubungan antara keberadaan Nimrod di Zyrex dengan Bank Mandiri. Awalnya PT Zyrexindo Mandiri Buana mendapat fasilitas kredit modal kerja transaksional dari PT Bank Mandiri sekitar Rp 244 miliar. Lalu, ada tambahan limit fasilitas KMK seasonal sekitar Rp 130 miliar," kata Edison dalam keterangan resminya, Senin (21/7).

Karena itu, kata Edison, pihaknya mendesak Kejagung untuk menuntaskan kasus ini, khususnya terkait dengan Zyrex. "Jika terbukti, segera tetapkan status tersangka," kata Edison.

Terhadap kasus ini, penyidik menjerat keempat tersangka dengan Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kasus ini disebut merugikan keuangan negara senilai Rp 1,9 triliun serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Aksi Damai AMPB di Asahan Berjalan Aman, Pemkab dan DPRD Sampaikan Jawaban Positif Soal Perbaikan Jalan

Saat Sosper No 7/2024, Modesta Marpaung SKM S Keb Sahuti dan Beri Solusi Terkait Aspirasi Warga

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Asahan Wujudkan Rumah Layak Huni bagi Keluarga Purnawirawan Polri

Berawal dari Temuan Etomidate, Polres Asahan Ungkap Penyimpanan Ratusan Gram Narkoba di Kisaran

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Asahan,