Politik Uang Ancam Legitimasi Demokrasi, Akademis UINSU: "46,9% Masyarakat Masih Toleran!"

Baca Juga:

• Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat
• Gubsu dan Fenomena Panic Buying: Antara Edukasi dan Realitas di Lapangan
• Oknum PNS Mantan Bendahara Panti Asuhan Diduga Gelapkan Uang Infaq Anak Yatim Rp 720 Juta, Dijadikan Tersangka

Medan- Dr. Faisal Riza, dosen UIN Sumatera Utara (UINSU), membongkar ancaman sistemik politikuang terhadap demokrasi Indonesia dalam Diskusi Politik Bulanan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Sumut (LHKP-PWMSU). Acara digelar di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Medan, Sabtu (12/7), menghadirkan empat pakar: Dr. Warjio, Dr. Mujahiddin, Dr. Amsal Nasution, dan Dr. Faisal Riza, dengan moderator Dr. Sahran Saputra.
Fakta Kritis Politik Uang
Berdasarkan kajian empiris, Dr. Faisal Riza memaparkan temuan mengkhawatirkan:
Toleransi Tinggi: 46,9% masyarakat Indonesia menerima praktik politikuang sebagai hal "biasa".
Efek Mematikan Demokrasi: 35% pemilih mengaku terpengaruh uang/hadiah saat mencoblos.
Biaya Fantastis: Rata-rata 30,45% dana kampanye (miliaran rupiah) dialokasikan untuk politikuang.
Target Strategis: Swing voters (pemilih mengambang) menjadi sasaran utama, bukan loyalis partai.
Kutipan Kunci Dr. Faisal Riza:
"Politik uang mengubah kedaulatan rakyat menjadi pasar gelap transaksi suara. Ini pengkhianatan terhadap esensi demokrasi!"
"Demokrasi direduksi jadi bazar material—gagasan kalah oleh amplop dan beras."
*"Legitimasi pemilu hancur ketika suara rakyat dibeli dengan uang haram, sebagaimana peringatan QS. Al-Baqarah: 188."*
Perbandingan Global & Solusi Institusional
Dr. Faisal membandingkan Indonesia dengan negara lain:
Korsel dan Eropa: Penegakan hukum ketat menekan politikuang hingga level 10–15%.
India: Praktek serupa menjangkiti 10–20% pemilih, meski minim pelaporan.
Sistem proporsional terbuka di Indonesia, menurutnya, memperparah praktik ini karena memicu kompetisi individu berbiaya tinggi.
Solusi yang Diajukan:
Penegakan Hukum: Sanksi berat dan pengawasan independen seperti Korsel.
Transparansi Pendanaan: Audit publik dan database terbuka ala Inggris.
Pendidikan Politik: Membangun kesadaran anti-transaksi suara.
Reformasi Sistem Pemilu: Beralih ke proporsional tertutup dan pilkada bergilir.
Peran Strategis Muhammadiyah
Ketua LHKP-PWMSU, Shohibul Anshor Siregar, menegaskan komitmen organisasi:
"LHKP hadir untuk mendorong kebijakan berkeadilan, menjaga netralitas, dan memperkuat partisipasi warga Muhammadiyah dalam politik yang sehat."
Pembicara lain, Dr. Amsal Nasution, menambahkan: "Politik uang adalah bibit oligarki. Jika tidak dicegah, demokrasi hanya akan jadi milik para pemodal."
Data Transparansi Global
Studi yang dirujuk Faisal menunjukkan Indonesia tertinggal dalam transparansi keuangan politik:
Aspek
Indonesia
Korsel/Inggris

Penegakan Hukum
Lemah, banyak celah
Sanksi berat, audit ketat

Indeks Korupsi
Skor 36 (rendah)
Skor 56–75 (tinggi)

Penutup: Darurat Restorasi Demokrasi
Diskusi ditutup dengan seruan bersama: politikuang harus ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Rekomendasi kebijakan konkret akan disusun LHKP-PWMSU untuk advokasi ke pemerintah.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah bergerak dalam kajian politik kebangsaan, penguatan partisipasi publik, dan advokasi kebijakan berkeadilan.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kepala KPPN Sidikalang Menyerahkan Piagam Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI Kepada Bupati Pakpak Bharat

Gubsu dan Fenomena Panic Buying: Antara Edukasi dan Realitas di Lapangan

Oknum PNS Mantan Bendahara Panti Asuhan Diduga Gelapkan Uang Infaq Anak Yatim Rp 720 Juta, Dijadikan Tersangka

Wali Kota Mahyaruddin: Safari Ramadhan Jadi Ruang Serap Aspirasi Warga Wujudkan Tanjungbalai EMAS

Peluang Pengembangan Paket Perjalanan 2026 di Australia Barat

Ruang Kelas Baru Harus Seiring dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan