Politik Uang Ancam Legitimasi Demokrasi, Akademis UINSU: "46,9% Masyarakat Masih Toleran!"

Baca Juga:

• Akademisi UMSU Bongkar Neo-Feodalisme Politik: “Oligarki Memangsa Demokrasi”
• Politik Kepartaian Jadi Sorotan di Diskusi Bulanan LHKP-PWMSU: Menuju Muktamar Muhammadiyah 2027
• Dugaan 'Politik Balas Budi' Bayangi Pelantikan Pejabat Pemprov Sumut

Medan- Dr. Faisal Riza, dosen UIN Sumatera Utara (UINSU), membongkar ancaman sistemik politik uang terhadap demokrasi Indonesia dalam Diskusi Politik Bulanan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Sumut (LHKP-PWMSU). Acara digelar di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Medan, Sabtu (12/7), menghadirkan empat pakar: Dr. Warjio, Dr. Mujahiddin, Dr. Amsal Nasution, dan Dr. Faisal Riza, dengan moderator Dr. Sahran Saputra.
Fakta Kritis Politik Uang
Berdasarkan kajian empiris, Dr. Faisal Riza memaparkan temuan mengkhawatirkan:
Toleransi Tinggi: 46,9% masyarakat Indonesia menerima praktik politik uang sebagai hal "biasa".
Efek Mematikan Demokrasi: 35% pemilih mengaku terpengaruh uang/hadiah saat mencoblos.
Biaya Fantastis: Rata-rata 30,45% dana kampanye (miliaran rupiah) dialokasikan untuk politik uang.
Target Strategis: Swing voters (pemilih mengambang) menjadi sasaran utama, bukan loyalis partai.
Kutipan Kunci Dr. Faisal Riza:
"Politik uang mengubah kedaulatan rakyat menjadi pasar gelap transaksi suara. Ini pengkhianatan terhadap esensi demokrasi!"
"Demokrasi direduksi jadi bazar material—gagasan kalah oleh amplop dan beras."
*"Legitimasi pemilu hancur ketika suara rakyat dibeli dengan uang haram, sebagaimana peringatan QS. Al-Baqarah: 188."*
Perbandingan Global & Solusi Institusional
Dr. Faisal membandingkan Indonesia dengan negara lain:
Korsel dan Eropa: Penegakan hukum ketat menekan politik uang hingga level 10–15%.
India: Praktek serupa menjangkiti 10–20% pemilih, meski minim pelaporan.
Sistem proporsional terbuka di Indonesia, menurutnya, memperparah praktik ini karena memicu kompetisi individu berbiaya tinggi.
Solusi yang Diajukan:
Penegakan Hukum: Sanksi berat dan pengawasan independen seperti Korsel.
Transparansi Pendanaan: Audit publik dan database terbuka ala Inggris.
Pendidikan Politik: Membangun kesadaran anti-transaksi suara.
Reformasi Sistem Pemilu: Beralih ke proporsional tertutup dan pilkada bergilir.
Peran Strategis Muhammadiyah
Ketua LHKP-PWMSU, Shohibul Anshor Siregar, menegaskan komitmen organisasi:
"LHKP hadir untuk mendorong kebijakan berkeadilan, menjaga netralitas, dan memperkuat partisipasi warga Muhammadiyah dalam politik yang sehat."
Pembicara lain, Dr. Amsal Nasution, menambahkan: "Politik uang adalah bibit oligarki. Jika tidak dicegah, demokrasi hanya akan jadi milik para pemodal."
Data Transparansi Global
Studi yang dirujuk Faisal menunjukkan Indonesia tertinggal dalam transparansi keuangan politik:
Aspek
Indonesia
Korsel/Inggris

Penegakan Hukum
Lemah, banyak celah
Sanksi berat, audit ketat

Indeks Korupsi
Skor 36 (rendah)
Skor 56–75 (tinggi)

Penutup: Darurat Restorasi Demokrasi
Diskusi ditutup dengan seruan bersama: politik uang harus ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kedaulatan rakyat. Rekomendasi kebijakan konkret akan disusun LHKP-PWMSU untuk advokasi ke pemerintah.
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah bergerak dalam kajian politik kebangsaan, penguatan partisipasi publik, dan advokasi kebijakan berkeadilan.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Akademisi UMSU Bongkar Neo-Feodalisme Politik: “Oligarki Memangsa Demokrasi”

Politik Kepartaian Jadi Sorotan di Diskusi Bulanan LHKP-PWMSU: Menuju Muktamar Muhammadiyah 2027

Dugaan 'Politik Balas Budi' Bayangi Pelantikan Pejabat Pemprov Sumut

Dua Pelaku Pengedar Uang Palsu di Deli Serdang Ditangkap Polres, Ini Katanya

Walikota Padangsidimpuan Siap Dukung JMSI Tabagsel,Letnan Dalimunthe Harap Kolaborasi Media Berkualitas Hadir di Daerah

AKBP Wira Prayatna sambut JMSI TABAGSEL, "Perkuat Kolaborasi wujud Presisi Kamtibmas"