Ormas Pendidikan di Sumut Tolak Sekolah Lima Hari, Surati Gubernur

Baca Juga:

• Komunitas Pendidikan Mandailing Natal Minta Kepolisian Utamakan Keadilan Restoratif
• Semarak Hari Santri Nasional 2025 di Padang Lawas: Ribuan Santri Siap Tunjukkan Prestasi dan Ukhuwah
• Kapolrestabes Medan Ultimatum Panglong dan Gudang Botot Penadah Barang Curian

Medan – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) pengelola pendidikan di Sumatera Utara menyatakan penolakan terhadap kebijakan pengurangan hari belajar menjadi lima hari dalam sepekan. Penolakan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan ditembuskan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

Dalam surat bertanggal 9 Juli 2025 itu, lima ormas pendidikan yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Peduli Pendidikan Sumatera Utara menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak penerapan sistem lima hari sekolah. Kelima ormas tersebut adalah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Majelis Pendidikan Al Washliyah, Majelis Pendidikan Muhammadiyah, LP Ma'arif Nahdlatul Ulama, dan Majelis Pendidikan Al Ittihadiyah.

Mereka menilai kebijakan sekolah lima hari akan mengganggu pola pembinaan karakter siswa yang selama ini diterapkan dalam kurikulum masing-masing lembaga berbasis keagamaan.

"Kami tetap melaksanakan pembelajaran enam hari karena pembinaan karakter yang selama ini telah ada dalam kurikulum ormas kami tidak bisa serta-merta disesuaikan dengan kebijakan nasional," bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.

Para pimpinan ormas pendidikan ini menyampaikan aspirasi mereka sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 3 Juli 2025 lalu di Aula Kantor Gubernur Sumut. Dalam FGD itu, salah satu bahasan utama adalah rencana implementasi kebijakan sekolah lima hari.

Mereka menegaskan bahwa tanpa kajian komprehensif dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan karakter di sekolah-sekolah berbasis nilai keagamaan.

"Pendidikan karakter tidak optimal bila pelaksanaan pendidikan hanya dilakukan selama lima hari," tegas para penandatangan surat yang terdiri dari pimpinan lima organisasi pendidikan besar di Sumatera Utara.

Surat tersebut telah diterima secara resmi oleh pihak Gubernur Sumut pada 11 Juli 2025, sebagaimana terlihat dari cap dan tanda tangan penerimaan yang tertera.

Para ormas pendidikan berharap agar Pemprov Sumut mempertimbangkan aspirasi mereka demi keberlanjutan kualitas pendidikan di Sumatera Utara yang berlandaskan nilai-nilai moral dan karakter.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Komunitas Pendidikan Mandailing Natal Minta Kepolisian Utamakan Keadilan Restoratif

Semarak Hari Santri Nasional 2025 di Padang Lawas: Ribuan Santri Siap Tunjukkan Prestasi dan Ukhuwah

Kapolrestabes Medan Ultimatum Panglong dan Gudang Botot Penadah Barang Curian

TNI–POLRI dan Ormas Bersatu Jaga Kondusivitas Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

5 Atlet Berprestasi Asal Tanjungbalai Dilepas Wali Kota ke Jateng

Pemkab Paluta Siap Meriahkan Hari Santri Nasional 2025,Rahmat Syukur : Santri Hebat di Era Digital