OTT Mengguncang Sumut, DPR ‘Sentil’ Bobby Nasution

MEDAN — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengingatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution untuk tidak main-main dalam mengelola anggaran daerah, usai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Sumut pada 27 Juni lalu.

Baca Juga:

• Bupati Asahan Tandatangani Komitmen Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Bersama Pemda Se-Sumut
• KPK Datang, Bobby Beri Peringatan Keras: Jangan Main-main dengan APBD!
• Shohibul Anshor Siregar Sebut Status Tersangka Anggota DPRD Sumut Belum Alasan Otomatis PAW, Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan para pemimpin daerah yang baru menjalankan pemerintahan sekitar enam bulan ini, harus peka terhadap kondisi keuangan negara yang sedang tidak baik-baik saja.

"Sebagai mitra pemerintah daerah dan Kemendagri, kami punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan, apalagi sekarang masih masa transisi kepala daerah baru. Pemerintah pusat sedang mengetatkan anggaran dan belanja publik karena tekanan utang negara," ujarnya menjawab wartawan usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumut, Kamis (3/7/2025).

Politisi PDIP ini berharap para pejabat daerah bisa mengambil pelajaran dari berbagai kasus korupsi yang mencuat belakangan ini, termasuk di Sumut.

"Jangan sampai uang negara yang sudah sedikit itu, masih juga ada yang bermain-main. Mudah-mudahan kasus yang terjadi di Sumut ini jadi pembelajaran. KPK sekarang serius, jadi hati-hati. Uang udah sedikit, masih mau disikat juga, tentu sudah kebangetan," tegasnya.

Terkait OTT KPK di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada 27 Juni lalu, Deddy enggan berkomentar lebih jauh. Termasuk soal aliran dana yang diduga menyasar ke Gubernur Bobby. Ia menegaskan, ranah hukum sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.

"Saya tidak tahu fakta hukumnya. Tapi kalau sudah OTT, berarti ada fakta hukum, kan? Di luar itu, saya tidak tahu. Yang tahu ya KPK dong," pungkas dia. red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Tandatangani Komitmen Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Bersama Pemda Se-Sumut

KPK Datang, Bobby Beri Peringatan Keras: Jangan Main-main dengan APBD!

Shohibul Anshor Siregar Sebut Status Tersangka Anggota DPRD Sumut Belum Alasan Otomatis PAW, Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah

El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

APBD Kota Medan 2027 Disepakati Sebesar Rp6,98 Triliun Lebih

R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting, Dari Penurunan PAD, Banjir, Harga Pangan Hingga Anggaran 35 Persen untuk Medan Utara