Proyeksi PAD Dalam RPJMD Kota Medan 20252-2029 Tak Optimis

sumut24.co -Medan, Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025-2029 tak optimis. Di mana, PAD di tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp3,78 triliun dan tahun 2029 Rp4,1 triliun.

Baca Juga:

• Dari Masjid ke Dialog, Polres Padang Lawas Buka Ruang Curhat Warga
• Terungkap! Direktur CV Rafli Akbar Ternyata Sudah Dipanggil Berulang Kali Tapi Mangkir Akhirnya Jadi Tersangka, Ini Kronologinya
• Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Desa Akhiruddin Rampung, Kejari Padangsidimpuan Tegaskan Sudah Sesuai SOP: Tidak Ada Arogansi, Semua Prosedural

Hal itu disampaikan Fraksi PAN Perindo dalam pemandangan umumnya atas penjelasan Wali Kota Medan terhadap Ranperda RPJMD 2025-2029 yang disampaikan, T. Bahrumsyah, dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (16/6/2025).

Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua Rajudin Sagala, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Hadir saat itu Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, para anggota DPRD Kota Medan serta para pimpinan OPD Pemkot Medan.

Bahrumsyah menyebutkan, penambahan target PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah selama 5 tahun hanya Rp337 miliar. "Jika dibagi 5 tahun, rata-rata kenaikan PAD hanya Rp67 miliar. Bandingkan dengan PAD sebelumnya terjadi penambahan Rp941 miliar dalam 5 tahun, tahun 2019 Rp1,8 triliun dan tahun 2024 Rp2,7 triliun," sebutnya.

Untuk mencapai target-target pendapatan, kata Ketua Fraksi PAN Perindo itu, perlu di imbangi dengan upaya peningkatan PAD serta mengurangi kebocoran melalui online system. "Kami belum melihat adanya terobosan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan PAD serta mengurangi kebocoran pada RPJMD ini. Padahal, potensi lost (kehilangan) PAD dari pajak dan retribusi tidak rahasia lagi," katanya.

Terkait penataan kawasan Heritage, sebut Bahrumsyah, Fraksi PAN Perindo melihat sampai saat ini belum ada konsep penataan kawasan Heritage dan terbengkalainya gedung Sakasanwira. "Kami juga tidak tahu mau dibuat apa," tanyanya.

Terkait membangun infrastuktur dasar, sambung Bahrumsyah, Fraksi PAN Perindo meminta Pemkot Medan agar penanggulangan banjir rob di Medan Utara di jadikan skala prioitas pada tahun pertama dan penanggulangannya harus di lakukan secara berkelanjutan selama 5 tahun.

Fraksi PAN Perindo, tambah Bahrumsyah, juga meminta Pemkot Medan mengevaluasi secara mendasar aturan-aturan tentang tata kelola pemerintahan, khususnya Peraturan Wali Kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masih tumpeng tindihnya pembagian kewenangan antar perangkat daerah serta tidak berbanding lurus dengan pedoman Peraturan Daerah, termasuk juga pembagian dalam pengelolan anggaran.

RPJMD Kota Medan tahun 2025-2029, pinta Bahrumsyah, harus memberikan kepastian terhadap penyelesaian pengelolaan aset Pemkot Medan melalui proses sertifikasi aset dalam waktu lima tahun ke depan dan penyelesaian sengketa identifkasi pengelolaan aset agar memberikan keuntungan signifikan.

Terkait program penanggulangan kemiskinan, lanjut Bahrumsyah, Fraksi PAN Perindo berharap strategi dan program pembangunan yang dijalankan dapat mencantumkan berbagai langkah kebijakan dan kegiatan yang bersifat komprehensif.

"Kiranya berbagai langkah kebijakan dan kegiatan penanguangan kemiskinan dalam RPJMD dapat di tambah secara proporsional serta menjadi perhatian dan prioritas kebijakan Pembangunan. Semakin berkurangnya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dan semakin banyak jumlah penduduk dengan katagori sejahtera, maka akan semakin berhasil penyelenggaraan suatu pemerintahan," jelasnya.

Terakhir Fraksi PAN Perindo menilai pengajuan RPJMD terlambat. Terhitung 16 Juni 2025 kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap sudah berlangsung 116 hari. Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025 penyampaian Ranperda RPJMD tahun 2025 -2029 kepada DPRD paling lama 90 hari setelah kepada daerah dan wakil kepala daerah dilantik. "Keterlambatan seperti ini kiranya tidak terulang kembali ke depannya," harapnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dari Masjid ke Dialog, Polres Padang Lawas Buka Ruang Curhat Warga

Terungkap! Direktur CV Rafli Akbar Ternyata Sudah Dipanggil Berulang Kali Tapi Mangkir Akhirnya Jadi Tersangka, Ini Kronologinya

Eksekusi Terpidana Korupsi Dana Desa Akhiruddin Rampung, Kejari Padangsidimpuan Tegaskan Sudah Sesuai SOP: Tidak Ada Arogansi, Semua Prosedural

Pemkab Asahan Lantik Anggota KPAD Asahan Periode 2026–2030

Janji Pemerataan Pembangunan Dipertanyakan, Jalan BM Muda Padangsidimpuan Tak MANTAP Hampir Tiga Periode

Kejari Padangsidimpuan Tetapkan 3 Tersangka Terkait Proyek RKB SDN 200301,Kajari Lambok : AL sudah enam kali di Panggil,DPO menyusul