Diduga Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Warga Minta Panti Asuhan Bait Allah Ditutup

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis
• Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan
• DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Warga yang tergabung dalam Forum Warga Jalan Puskesmas Jatiyoso Kp Lalang Medan meminta agar Dinas Sosial Kota Medan Menutup Panti Asuhan Bait Allah yang beralamat di Jalan Puskesmas Gang Pendidikan, Kp Lalang, Medan Sunggal.

Permintaan penutupan panti asuhan itu diutarakan Ketua Forum, Anthony James Sirait, SH dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 2 DPRD Medan dan pihak panti asuhan, Senin (26/5/2025).

Adapun alasan permintaan warga karena di dalam panti asuhan diduga terjadi kekerasan terhadap anak asuh. Penyiksaan itu katanya sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan dengan bukti laporan Polisi No : LP/B/1212/IV/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut tertanggal 14 April 2025, dimana kasus ini sedang berproses.

Selain itu, Sirait juga mengatakan, izin panti asuhan sudah kadaluarsa dan beroperasi secara ilegal.

Mendengar keluhan warga, anggota Komisi 2 Janses Simbolon juga mengusulkan agar pihak DPRD Medan fokus tentang permasalahan izin panti asuhan. Sedangkan permasalahan laporan polisi, biar di proses oleh pihak penyidik.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan Modesta Marpaung bersama Sekretaris Komisi 2 DPRD Medan Iswanda Ramli serta sejumlah Anggota Komisi 2 DPRD Medan Dr Dra Lily MH MBA, Afif Abdillah, Johannes, Jansen, Binsar Simarmata dan dr Ade Taufik.

Juga hadir dalam RDP itu DPM PTSP Kota Medan, Pihak Kecamatan Medan Sunggal termasuk pihak pengurus panti asuhan dan Forum Warga Jalan Puskesmas Jatiyoso Kp Lalang Medan.

Setelah mendengarkan keluhan warga, pihak Komisi 2 DPRD Medan kemudian meminta agar rapat diskors terlebih dahulu dikarenakan pihak Dinsos Medan tidak hadir.

"Izin pimpinan rapat, karena ini ranahnya Dinsos Medan maka seharusnya dihadirkan. Begitu juga merunut dari daerah lain, maka izin panti asuhan itu ke PTSP. Namun masih di Dinsos harus dihadirkan terlebih dahulu agar bisa direkomendasikan," usul Afif.

Akhirnya pimpinan rapat Modesta Marpaung menskors rapat dengan agenda pemanggilan Dinsos Kota Medan terkait panti asuhan. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Wali Kota Medan Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan Strategis

Refleksi Kemerdekaan RI, H.Kasman Lubis Ingatkan Soal Pemerataan Pendidikan, Kesehatan dan Lapangan Pekerjaan di Medan

DPRD Medan Himbau PJ Sekda Kota Medan yang Baru Dilantik Harus Tegas Menjalankan Tugas

Presiden RI Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027

DPRD Medan Gelar Paripurna Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden

Setelah 9 Tahun Diperjuangkan, RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas 2026