Diduga Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Warga Minta Panti Asuhan Bait Allah Ditutup

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan
• PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box
• Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Warga yang tergabung dalam Forum Warga Jalan Puskesmas Jatiyoso Kp Lalang Medan meminta agar Dinas Sosial Kota Medan Menutup Panti Asuhan Bait Allah yang beralamat di Jalan Puskesmas Gang Pendidikan, Kp Lalang, Medan Sunggal.

Permintaan penutupan panti asuhan itu diutarakan Ketua Forum, Anthony James Sirait, SH dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi 2 DPRD Medan dan pihak panti asuhan, Senin (26/5/2025).

Adapun alasan permintaan warga karena di dalam panti asuhan diduga terjadi kekerasan terhadap anak asuh. Penyiksaan itu katanya sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan dengan bukti laporan Polisi No : LP/B/1212/IV/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumut tertanggal 14 April 2025, dimana kasus ini sedang berproses.

Selain itu, Sirait juga mengatakan, izin panti asuhan sudah kadaluarsa dan beroperasi secara ilegal.

Mendengar keluhan warga, anggota Komisi 2 Janses Simbolon juga mengusulkan agar pihak DPRD Medan fokus tentang permasalahan izin panti asuhan. Sedangkan permasalahan laporan polisi, biar di proses oleh pihak penyidik.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan Modesta Marpaung bersama Sekretaris Komisi 2 DPRD Medan Iswanda Ramli serta sejumlah Anggota Komisi 2 DPRD Medan Dr Dra Lily MH MBA, Afif Abdillah, Johannes, Jansen, Binsar Simarmata dan dr Ade Taufik.

Juga hadir dalam RDP itu DPM PTSP Kota Medan, Pihak Kecamatan Medan Sunggal termasuk pihak pengurus panti asuhan dan Forum Warga Jalan Puskesmas Jatiyoso Kp Lalang Medan.

Setelah mendengarkan keluhan warga, pihak Komisi 2 DPRD Medan kemudian meminta agar rapat diskors terlebih dahulu dikarenakan pihak Dinsos Medan tidak hadir.

"Izin pimpinan rapat, karena ini ranahnya Dinsos Medan maka seharusnya dihadirkan. Begitu juga merunut dari daerah lain, maka izin panti asuhan itu ke PTSP. Namun masih di Dinsos harus dihadirkan terlebih dahulu agar bisa direkomendasikan," usul Afif.

Akhirnya pimpinan rapat Modesta Marpaung menskors rapat dengan agenda pemanggilan Dinsos Kota Medan terkait panti asuhan. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

PDI Perjuangan Setujui Ranperda APBD 2025, Desak Pemko Medan Terapkan Tapping Box

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 Disetujui, Wali Kota Medan Apresiasi Sinergitas Antara Legislatif dan Eksekutif

Peringatan HUT ke-436 Kota Medan, Hadi Suhendra : Pemko Medan Harus Mampu Wujudkan "Maju untuk Semua"

Anggota DPRD Medan Kritik Penataan Kota Jelang APEKSI, Jangan Bersih Hanya Karena Ada Tamu, Rakyat Jadi Korban

Refleksi HUT ke-436 Kota Medan 2026 Ahmad Afandi Harahap: Medan Harus Tumbuh Bukan Hanya Secara Fisik, Tapi Juga Meningkatkan Kualitas Hidup Warga