Soal Kerja-Kerja Jurnalis, Kata Komjak Pujiono Dilindungi UU

Baca Juga:

• Pelatihan Jurnalistik Dinas Kominfo Asahan Dorong Profesionalisme Media Lokal
• Jurnalis Dilarang Meliput di Area PT Agincourt Resources Pasca Izin Dicabut, Transparansi Perusahaan Dipertanyakan di Tengah Suasana HPN 2026
• Menjaga Marwah Jurnalistik di Tengah Arus Zaman: Cerita Perjalanan 14 Tahun Harian Sumut24 Semakin Berkelas

Jakarta –Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pujiyono Suwadi menegaskan kerja-kerja profesional jurnalis dalam tugas jurnalistiknya dilindungi dan dijamin keselamatannya oleh negara lewat Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan Pujiyono Suwadi dihadapan awak media saat menjadi salah seorang narasumber pada Diskusi Publik "Revisi KUHAP Dan Ancaman Pidana : Ruang Baru Abuse Of Power ?" yang diselengarakan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Jakarta, Jumat 2 Mei 2025.

Pujiyono Suwadi menanggapi kasus dugaan perintangan penyidikan terkait pemufakatan jahat putusan bebas atau onslag yang berujung suap majelis hakim dalam perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjerat mantan Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar (TB) sebagai tersangka.
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sebelasa Maret, Surakarta ini mengakui produk jurnalistik memang tidak bisa menjadi bukti dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. "Produk media produk jurnalistik sekejam apapun, senegatif apapun itu tidak bisa dijadikan sebagai delik termasuk delik OOJ," kata Pujiyono Suwadi.

Dia menjelaskan bahwa pemberitaan atau produk jurnalistik lainnya merupakan bagian dari check and balance dalam penegakan hukum. Dengan begitu, produk jurnalistik tidak bisa menjadi bukti perbuatan menghalang-halangi penyidikan.

Meski begitu, Pujiyono menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki bukti lainnya yang dianggap cukup untuk menjerat Tian sebagai tersangka. Dia menjelaskan adanya bukti bahwa terdapat pemufakatan jahat dan aliran uang.

"Sekali lagi produk jurnalistik yang dia hasilkan, itu tidak sama sekali tidak masuk, tapi ada alat bukti, dua alat bukti yang lain itu yang mengalir, nah makanya itu juga dibenarkan oleh Ketua Dewan Pers, yang produk jurnalistik itu juga tidak masuk ke situ," ujar Pujiyono.

Sebelumnya, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan (obstruction of justice).
Ketiganya tersangka yakni Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan Jak TV, kemudian Marcella Santoso selaku kuasa hukum, dan Junaedi Saibih selaku dosen dan kuasa hukum.

"Pertama tersangka MS selaku advokat, kedua tersangka JS sebagai dosen dan advokat. Ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan Jak TV," kata Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, di Kejaksaan Agung, beberapa waktu lalu.

Adapun perintangan penyidikan oleh Marcella CS yakni soal perkara dugaan korupsi PT Timah, dugaan impor gula, dan dugaan suap vonis lepas dalam penanganan perkara dugaan korupsi ekspor minyak mentah atau CPO.

"Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan Jak TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP, di PT Pertamina dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong. Baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," ujar Qohar.

Pemufakatan jahat bermula ketika Marcella dan Junaedi memberikan uang senilai Rp478 juta kepada Tian selaku Direktur Pemberitaan Jak TV. Uang tersebut diberikan sebagai order, agar Tian selaku pihak media memproduksi berita negatif tentang penyidikan yang sedang dilakukan Kejagung. Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pelatihan Jurnalistik Dinas Kominfo Asahan Dorong Profesionalisme Media Lokal

Jurnalis Dilarang Meliput di Area PT Agincourt Resources Pasca Izin Dicabut, Transparansi Perusahaan Dipertanyakan di Tengah Suasana HPN 2026

Menjaga Marwah Jurnalistik di Tengah Arus Zaman: Cerita Perjalanan 14 Tahun Harian Sumut24 Semakin Berkelas

Keputusan MK: Wartawan Tak Bisa Langsung Dituntut Pidana Atas Karya Jurnalistiknya

Gubernur dan DPRD Sumut Diduga Langgar Ketentuan Pengajuan Ranperda, Paripurna Dinilai Tidak Sah

Forum Wartawan Kebangsaan Desak Revisi UU Pers: Perlindungan Wartawan Dinilai Lemah