MARAK Dukung Kejaksaan Agung, Ungkap Juga Korupsi 6 BUMN Anggota Danantara Seperti Pertamina

Medan- Kasus korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero) Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang diungkap Kejaksaan Agung sangat patut mendapatkan apresiasi dari Presiden Prabowo.

Baca Juga:

• Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung
• Manfaatkan Lahan Eks HGU Sebelum Dibangun Lapas, Wakil Bupati Asahan Dukung Penanaman Jagung untuk Ketahanan Pangan dan Bekal Hidup Warga Binaan
• Tokoh Pemuda Syafrizal Ritonga Tegaskan Dukungan Penuh untuk Hamzah Siagian Maju Pilkades Pulau Rakyat Tua

Kejaksaan Agung juga bisa sepetinya melakukan hal yang sama terhadap 6 perusahan BUMN lainnya yang tergabung dalam Badan Pengelola InvestasiDaya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang baru disahkan oleh Presiden Prabowo.

"Tentu kita sangat suport Kejaksaan Agung ini untuk mengungkap korupsi di Pertamina. Andai mungkin bisa dilakukan juga oleh Kejaksaan Agung pada 6 BUMN lainnya yang menjadi anggita BPI Danatara, ini biaa baik jadinya administrasi berjalan ke depannya sesuai harapan Probowo," ungkap Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arief Tampubolon di Medan, Selasa 25 Februari 2025.

Menurut Arief, kerugian negara dalam perkara korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Persero) Sub Holding dan KKKS yang diungkap Kejaksaan Agung pada tahun 2023 sangat besar Rp. 193,7 triliun.

Apa lagi jika Kejaksaan Agung benar benar serius ingin mengukap kerugian negara di Pertamina ini dari tahun 2018 hingga 2023 yang berpotensi mencapai Rp. 1000 triliun.

"Jika benar itu dilakukan Kejaksaan Agung dari 2018, berarti bisa dipastikan Pertamina melakukan korupsi ini lima tahun lamanya pada periode kedua Presiden Joko Widodo. Juga sangat mungkin 6 BUMN lainnya sama seperti Pertamina," ujar kader Partai Demokrat ini.

Ada 7 perusahaan BUMN yang tergabung dalam BPI Danantara yaitu Pertamina, Telkom Indonesia, MIND ID, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan PLN. Dari ke 7 BUMN ini, kata Arief, sangat berpotensi juga terjadinya tindak pidana korupsi pada BUMN lainnya.

Namun demikian, dukungan dari Presiden Probowo kepada Kejaksaan Agung sangat penting dan harus penuh diberikan untuk melakukan itu. Pastinya Kejaksaan Agung bisa mengungkap kerugian negara yang terjadi selama ini.

"Demi bangsa ini, saya yakin Presiden Prabowo pasti mendukung langkah Kejaksaan Agung. Apalagi ini dilakukan demi kebaikan Danatara. Sudah sangat banyak energi bangsa ini terkuras selama ini, saatnya Presiden Prabowo bersikap tegas," kata Arief.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Produk Warga Binaan Lapas TBA Bakal Dipasarkan Lebih Luas, Wali Kota Tanjungbalai: Siap Kita Dukung

Manfaatkan Lahan Eks HGU Sebelum Dibangun Lapas, Wakil Bupati Asahan Dukung Penanaman Jagung untuk Ketahanan Pangan dan Bekal Hidup Warga Binaan

Tokoh Pemuda Syafrizal Ritonga Tegaskan Dukungan Penuh untuk Hamzah Siagian Maju Pilkades Pulau Rakyat Tua

Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027

Dukung B50 dan Ketahanan Pangan, PTPN IV PalmCo Perkuat PSR, Serap 1,73 Juta Ton TBS Petani

Pemko Tanjungbalai Siap Dukung Sertifikasi Mutu Perikanan Gratis, Perkuat Daya Saing Produk Kelautan