Forum Mahasiswa Laporkan Dugaan Korupsi di Pembangunan Drainase Kota Sidimpuan Rp 2,3 Milyar ke Kejatisu

Baca Juga:

• Diduga Terima Rp400 Juta Fee Korupsi APD Covid-19, Pejabat Dinkes Sumut Emirsyah Harahap Masih Bebas
• Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026
• Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan

Medan – Ketua Forum Mahasiswa Peduli Bangsa Sumatera Utara (FMPB Sumut), M. Ritonga, didampingi M. Tohar Pasaribu, melaporkan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan rehabilitasi drainase dan gorong-gorong di Kota Padangsidimpuan senilai Rp 2,3 miliar yang bersumber dari APBD 2024. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Sthapati Karya Persada.

Dalam laporannya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Forum Mahasiswa menyebutkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses tender dan pelaksanaan proyek tersebut.

Adapun dugaan pelanggaran yang dilaporkan antara lain:

1. Diduga terjadi konspirasi antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memenangkan CV Sthapati Karya Persada dalam tender proyek.

2. Pekerjaan yang dilaksanakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (bestek).

3. Proses pembangunan disebut tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP).

Atas dugaan tersebut, Forum Mahasiswa Peduli Bangsa Sumut mendesak Kejati Sumut dan Polda Sumut untuk:

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait proyek tersebut.

2. Memanggil Kepala UPTD PUPR Kota Padangsidimpuan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait.

3. Melakukan audit investigasi guna memastikan ada atau tidaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek tersebut.

"Ini merupakan langkah nyata dari Forum Mahasiswa Peduli Bangsa Sumatera Utara sebagai lembaga sosial kontrol yang terus mengawal percepatan pembangunan di provinsi Sumatera Utara," ujar M. Ritonga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan maupun CV Sthapati Karya Persada terkait laporan tersebut.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Diduga Terima Rp400 Juta Fee Korupsi APD Covid-19, Pejabat Dinkes Sumut Emirsyah Harahap Masih Bebas

Kunjungan KPK Beri Nilai Pemkab Asahan Sebagai Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026

Plt. Sekda Dorong Transparansi dan Akuntabilitas di Rapat IPKD MCSP Padangsidimpuan

Kejari Bangka Selatan Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Tata Kelola Timah, Kerugian Negara Capai Rp4,1 Triliun

Penyalahgunaan Kewenangan, Kejari Deli Serdang Didesak Periksa Dugaan Kerugian Negara di Desa Patumbak II

Polres Padangsidimpuan Jemput Paksa Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera, AKBP Wira Prayatna Terus Lakukan Pengembangan Projek Taman Dek Kantin