Agus Fatoni Lalai, Dispora Sumut Abaikan Instruksi Presiden Anggarkan Sound Sistem Rp 5 Milyar

Baca Juga:

• Proses Pengadaan Tanah Tor Hurung Natolu Berujung Jeruji Besi: Hotman Tuding Eks Walikota
• Kepatuhan Belanja Daerah Instrumen Penting Tanggung Jawab Pemda
• Belanja Pemda Disesuaikan Tahun Depan

Medan - Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPW LSM LIRA) Sumut, menilai Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara mengabaikan Instruksi Presiden, sebagaimana tertuang dalam Inpres No 1 Tahun 2025.

Inpres tersebut tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. "Pada diktum keempat, point (1) Inpres tersebut jelas disebutkan meminta kepada Kepala Daerah untuk membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial,kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion",ujar Sekwil LSM LIRA Sumut Andi Nasution kepada Wartawan, Sabtu (1/2).

Namun fakta yang terjadi,ujarnya, pihak Dispora Sumut justru menganggarkan belanja yang manfaatnya tidak memberikan efek langsung terhadap tujuan transformasi pembangunan nasional.
"Dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, tercantum sejumlah belanja yang nilainya besar, tetapi terkesan jauh dari transformasi pembangunan nasional, maupun visi dan misi instansi tersebut",ujarnya.
Beberapa rencana belanja tersebut, pengadaan videotron senilai Rp 4,6 M, Pengadaan Soundsystem Lapangan Astaka Rp 5 M dan digital signane (media display elektronik) yang nilainya hampir mencapai Rp 1 M.
"Sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap pemberdayaan keolahragaan dan kepemudaan di Sumut, tentunya belanja seperti itu tidak ada relevansinya sama sekali. Belum lagi belanja mobil kenderaan Kepala Dinas sebesar Rp 800 juta lebih",ujarnya.
Kondisi ini terjadi, karena Pj.Gubernur Sumut, Agus Fatoni terkesan lalai dalam mengawasi kinerja anak buahnya.
"Sebagai penanggungjawab umum keuangan daerah, seharusnya Agus Fatoni lebih responsif terhadap berbagai persoalan di jajarannya. Sebagai sosok yang pernah menjabat Dirjen Bina Keuangan Daerah, tentunya Agus Fatoni pahamlah tentang itu",katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, DPW LSM LIRA Sumut, meminta Pj. Gubsu dan Kadispora Sumut membatalkan belanja-belanja tersebut. Terlebih, pada Tahun Anggaran 2025 ini, banyak kewajiban Pemerintah Provinsi Sumut yang menguras keuangan daerah.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Proses Pengadaan Tanah Tor Hurung Natolu Berujung Jeruji Besi: Hotman Tuding Eks Walikota

Kepatuhan Belanja Daerah Instrumen Penting Tanggung Jawab Pemda

Belanja Pemda Disesuaikan Tahun Depan

Pasca PON, Sumut Jadi Pelopor Pengelolaan Venue Olahraga dengan Sistem BLUD

Kejari Padangsidimpuan Tahan Mantan Kadispora AHH

Prestasi Gemilang! Atlet Pencak Silat Paluta Raih 14 Medali di Kejuaraan Internasional 2025