Dugaan Perampasan Tanah Rakyat oleh Oknum Berkuasa Memicu Gelombang Protes

Baca Juga:

• Surat Protes Terbuka Kepada Pimpinan Partai Politik
• AMPD Lakukan Aksi Lemahnya Pengawasan Inspektorat Serta Laporkan Dinas Kesehatan ke Kejaksaan Asahan
• Seorang Pengedar Sabu yang Meresahkan dibekuk Satresnarkoba Polres Palas dengan Barbut 4,80 Gram di Pagaran Mompang

Teluk Naga, Banten – Polemik terkait reklamasi dan pembangunan pagar laut di Teluk Naga kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga melaporkan dugaan perampasan tanah mereka oleh pihak-pihak tertentu. Kasus ini memicu gelombang protes masyarakat yang menuntut keadilan dan meminta pemerintah segera bertindak tegas.

Sejumlah warga menduga, reklamasi ini melibatkan pengusaha besar yang disebut sebagai bagian dari oligarki asing, dengan dukungan oknum aparat desa yang memanipulasi data kepemilikan tanah. Salah seorang warga, Nasrudin, mengungkapkan bahwa nama anaknya yang masih berusia 18 tahun dimasukkan sebagai pemilik tanah melalui dokumen palsu tanpa sepengetahuannya. "Anak saya dikatakan sudah punya tanah 1,4 hektare, padahal itu tidak pernah terjadi. Nama saya bahkan ditulis seolah-olah sudah meninggal," ujarnya.

Aksi penolakan terhadap reklamasi ini tidak hanya datang dari warga lokal, tetapi juga para nelayan yang merasa kehilangan akses terhadap laut akibat adanya pagar yang membentang. Mereka menilai reklamasi tersebut merugikan mata pencaharian mereka dan menyebabkan kerusakan ekosistem.

Seruan Perlawanan Masyarakat
Protes warga meluas melalui media sosial, di mana seruan untuk melawan praktik reklamasi ini menjadi viral. "Kita harus bersatu melawan oligarki yang telah mengambil tanah dan laut kita. Jangan diam, mainkan peran kita masing-masing," ujar salah satu aktivis.

Masyarakat menuntut pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk turun tangan langsung menangani kasus ini. Mereka mendesak penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan manipulasi dokumen dan perampasan tanah yang terjadi di kawasan tersebut.

Reaksi Pemerintah
Hingga berita ini ditulis, pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan warga. Namun, berbagai pihak mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.

Kasus reklamasi di Teluk Naga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat berharap langkah nyata segera diambil untuk melindungi hak-hak mereka.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Surat Protes Terbuka Kepada Pimpinan Partai Politik

AMPD Lakukan Aksi Lemahnya Pengawasan Inspektorat Serta Laporkan Dinas Kesehatan ke Kejaksaan Asahan

Seorang Pengedar Sabu yang Meresahkan dibekuk Satresnarkoba Polres Palas dengan Barbut 4,80 Gram di Pagaran Mompang

Aliansi mahasiswa Sumut Protes Keras PPN 12 Persen