Wabup Atika Kebut Penyaluran Banpres Rp3 Juta per UMKM Terdampak Bencana di Madina, Ini Syaratnya!
Wabup Atika Kebut Penyaluran Banpres Rp3 Juta per UMKM Terdampak Bencana di Madina, Ini Syaratnya!
News
Baca Juga:
- PLN Perkuat Komitmen Pelestarian Keanekaragaman Hayati Melalui FGD Animal Encounter Protocol PLTA Kumbih-3
- Penilaian Akhir Program Ber-Aksi KPK, Pemkab Asahan Buktikan Komitmen Kuat Bangun Pemerintahan Bersih dan Berintegritas
- Demi Pencitraan Kepada Bupati Deliserdang, Ka. SDN 105358 Sekip Tidak Mau Bayar Buku Siswa.
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam pemenuhan hak akes masyarakat atas informasi publik. Hal tersebut disampaikan pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Grand Mercury Hotel Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
"Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, Pemprov Sumut telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, tanpa kecuali dapat mengakses informasi berkaitan dengan kebijakan, program dan anggaran Pemerintah," tegas Fatoni, didampingi Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus.
Fatoni menyampaikan Pemprov Sumut juga proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi publik dan menyediakan fasilitas pelayanan yang mudah diakses, termasuk melalui platform digital guna memastikan informasi dapat diperoleh dengan cepat dan tepat.
"Kami berkomitmen untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan berpegang pada prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, dan tanpa kecuali, " ujar Fatoni.
Menanggapi keberlanjutan komitmen keterbukaan informasi dalam transformasi kepemimpinan di lingkup pemerintahan daerah, Fatoni memastikan bahwa Pemprov Sumut telah mengintegrasikan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam visi misi jangka panjang daerah. Sehingga sudah menjadi bagian dari agenda strategis sistem pemerintahan berkelanjutan.
"Menyusun rencana aksi jangka panjang berbasis indikator keberhasilan seperti indeks keterbukaan informasi publik, akan memastikan bahwa kebijakan keterbukaan imformasi publik dapat terus berkembang dan berdampak lebih besar bagi masyarakat," terang Fatoni.
Uji publik ini adalah rangkaian monev untuk memastikan komitmen badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Di kesempatan itu, berperan sebagai tim penilai, peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Komisioner Komisi Informasi Pusat 2022 - 2026 Rospita Vici Paulyn dan Akademisi Hendri Pandiangan.
Pada tahun 2024, Provinsi Sumut berhasil meraih urutan kelima nasional dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi publik (IKIP). IKIP adalah indeks yang diukur sebagai gambaran implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan data, fakta dan informasi dalam dimensi politik, hukum dan ekonomi oleh Komisi Informasi Pusat.
Di tahun 2024 ini, nilai IKIP Sumut tercatat 82,07 atau naik 2,40 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 79,67. Saat ini, Sumut menduduki urutan kelima setelah Jabar (85,22), Jatim (83, 83), Kaltim (82, 25) dan Sulteng (82, 16).**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Wabup Atika Kebut Penyaluran Banpres Rp3 Juta per UMKM Terdampak Bencana di Madina, Ini Syaratnya!
News
Bukan Pesta Perpisahan! AKP Irwansah Sitorus Pamit ke Anak Yatim dan Kaum Duafa, Doa Mengalir untuk Tugas Baru
News
Wali Kota Letnan Dalimunthe Gebrak Pertanian Padangsidimpuan! Metode PMAAS Bidik Lonjakan Produksi Padi 30 Persen
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus berkomitmen memperkuat fondasi kecerdasan masyarakat melalui peningkatan buda
News
sumut24.co MEDAN, Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi lulusan p
kota
sumut24.co JAKARTA, PT PLN (Persero) kembali meraih sertifikasi Great Place to Work (GPTW) Indonesia untuk periode Oktober 2026 Oktober
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Asahan memperkuat langkah strategis pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas ha
News
Kejagung Periksa Dua Saksi dari Bea Cukai dan Kemenkeu Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
News
Kejagung Periksa Dua Saksi PT CCM Terkait Dugaan Korupsi Tambang Batubara di Nunukan
News
Palembang Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H.,
News