Tingkatkan Kawasan Konservasi Perairan, Dinskanla Sumut Jajaki Kesuksesan dari Raja Ampat

Baca Juga:

• Wabup Toba Audi Murphy Dampingi Sabam Rajagukguk Tinjau MBG
• Satpol PP Paluta Bentuk Tim Praja Reaksi Cepat, Indra Nasution : Langkah Nyata agar Tertib dan Aman
• Sesepuh dan Aliansi Masyarakat Simalungun Laporkan Bane Raja Manalu ke MKD DPR RI

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan ke Provinsi Papua Barat Daya untuk mempelajari pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Di mana, Provinsi Papua Barat telah sukses dalam mengelola KKP di Kepulauan Raja Ampat.

Kunjungan ini bertujuan untuk menggali dan mempelajari kesuksesan pengelolaan laut berkelanjutan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis (BLUD UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat.

BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena telah melakukan pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif yang melibatkan masyarakat, LSM, sektor swasta, dan pemerintah dalam menjaga ekosistem laut berkelanjutan.

Badan pengelola ini juga berhasil mengelola 1.657.236,82 hektare yang membawahi tujuh kawasan konservasi dan memperoleh status "Berkelanjutan" dalam penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA).

Pada 2023, BLUD juga telah mengelola Rp 17,6 miliar yang diperoleh dari tarif retribusi layanan kepada 24.467 pengunjung.

Lebih dari itu, KKP Kepulauan Raja Ampat juga mendapatkan penghargaan internasional Blue Park Award pada Konferensi Kelautan PBB tahun 2022.

Delegasi dari Sumatera Utara terdiri dari perwakilan Badan Perencaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang), Dinas Kelautan dan Perairan, serta Biro Organisasi Sekretarian Daerah.

Para perwakilan difasilitasi Konservasi Indonesia untuk bertukar ilmu dalam inisiatif pembentukan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sebagai model pengelolaan laut yang efektif dan terintegrasi.

"Sumatera Utara memiliki potensi laut yang luas, mencapai 3,8 juta hektare atau 35 persen dari total luas wilayah. Saat ini, Sumatera Utara telah memiliki enam kawasan konservasi perairan dan sedang menginisiasi pembentukan UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi di Sumatera Utara. Kunjungan ke Raja Ampat ini menjadi langkah penting untuk mempercepat pembentukan BLUD di wilayah Sumatera Utara," ujar Hamdan Sukri Siregar, S.Sos, MM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut.

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, pemerintah daerah diwajibkan membentuk Satuan Unit Operasional Pengelola (SUOP) di setiap kawasan konservasi perairan, termasuk dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Tugas utama badan pengelola ini adalah melakukan perencanaan, pemantauan berkala, membangun kemitraan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengimplementasikan program sesuai rencana pengelolaan yang telah ditetapkan.

"Pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan koordinasi antara lembaga untuk memastikan efektivitasnya. Dengan adanya UPTD, pemerintah dapat mengelola kawasan konservasi dengan lebih terarah sesuai perencanaan. Oleh karena itu, Bappelitbang mendorong penyusunan kebijakan dan perencanaan strategis berbasis data untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut yang profesional, transparan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat," ungkap Tarsudi, SP, M.Si, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.

Pembentukan UPTD ini juga merupakan rekomendasi dari penilaian EVIKA tahun 2024, yang menempatkan Sumatera Utara pada status "minimum" dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Diharapkan, dengan penguatan kelembagaan melalui UPTD, pengelolaan kawasan konservasi perairan di Sumatera Utara dapat lebih efektif dan memenuhi standar keberlanjutan.

"Kunjungan ke BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat merupakan bagian dari komitmen Konservasi Indonesia dalam mendukung penguatan kapasitas para mitra. Kami berharap upaya ini dapat mendorong Pemerintah Sumatera Utara membentuk UPTD kawasan konservasi perairan," ujar Wira Ary Ardana selaku Sundaland Landscape Manager Konservasi Indonesia.

Lebih dari itu, Wira menambahkan bahwa Konservasi Indonesia berperan aktif mendukung target 30x45 pemerintah, yakni melindungi 30 persen wilayah perairan Indonesia tahun 2045.

"Dengan memperkuat kelembagaan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, kami berharap Sumatera Utara dapat berkontribusi signifikan terhadap target konservasi perairan nasional," tutupnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wabup Toba Audi Murphy Dampingi Sabam Rajagukguk Tinjau MBG

Satpol PP Paluta Bentuk Tim Praja Reaksi Cepat, Indra Nasution : Langkah Nyata agar Tertib dan Aman

Sesepuh dan Aliansi Masyarakat Simalungun Laporkan Bane Raja Manalu ke MKD DPR RI

1.160 Poskamling Terbentuk, Wali Kota Medan : Sinergi Masyarakat dan Pemerintah Kunci Menjaga Keamanan Lingkungan

Hadiri Kenduri Diraja Negeri Deli, Rico Waas Ajak Masyarakat Jaga Tradisi Melayu

Polsek Bandar Pulau Amankan Barang Bukti dan Buru Pelaku KDRT