Zaman Covid19 Ratusan Perangkat Desa di Kecamatan Paluta Gelar Bimtek, Kejaksaan Diminta Periksa Pejabat Terlibat

391

MEDAN I SUMUT24.co
Dalam suasana menyedihkan saat ini pandemi Corona, Pemerintah Kabupaten Paluta malah mengijinkan pemberangkatan 157 Kepala Desa Kecamatan Padang Bolak , Kecamatan Dolok dan Kecamatan Hulu Sihapas beserta perangkat desa untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel di Medan mulai 26-29 Juli 2020.
Tak tanggung-tanggung penyelenggaraan Bimtek oleh pihak ketiga menghabiskan anggaran lebih Rp 3 Miliar yang diambil dari Dana Desa 2020, karena Perdesa dibebankan mencapai Rp 5 Juta per orang dikali empat perangkat setiap desa sehingga perdesa mencapai Rp 20 Juta.
Informasi yang dihimpun SUMUT24, Bimtek tersebut dilaksanakan oleh Lingkar Masyarakat Membangun Bangsa dan Lembaga Studi
Strategi dan Inovasi Pembangunan yang diduga sangat diragukan kompetensinya. Padahal sudah jelas sesuai surat Dirjen PMD, bahwa prioritas adalah BLT DD, Penanganan covid19 antara lain, pemberdayaaan ekonomi,  pembelian hasil atau produksi desa, padat karya tunai dll yang menggerakkan ekonomi desa.  Prioritas utama BLT, baru sisanya nomor dua diatas dan Bimbingan apartur blm masuk prioritas sesuai uu no 2 dan permendes no 11 dan telah dirubah menjadi no 7 tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut Ketua Barisan Rakyat Anti Korupsi Otty B mengatakan, Bimtek yang menggunakan dana desa Kabupaten Paluta ada indikasi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. “Rawan sekali terjadi korupsi bimtek menggunakan dana desa. Ini harus dihindari. Para Kepala Desa harusnya lebih fokus menggunakan dana desa untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona di pedesaan dan dampak ekonomi masyarakat pasca ditetapkan status tanggap darurat Covid-19 di Sumut oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Penggunaan dana desa telah diatur dalam Permendes, dan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang membolehkan dana desa itu diberikan langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Ini yang harus dimanfaatkan kepala desa bukan menampung di APB Desa kegiatan lain yang tak mendesak disuasana dampak ekonomi masyarakat pasca Covid-19,”ucapnya. Untuk itu kita mendesak aparat kepolisian, Kejaksaan agar memeriksa pejabat yang terlibat dalam menggunakan dana desa untuk Bimtek ditengah pandemi covid19 yang masih berlangsung.

Sementara itu sebelumnya dikonfirmasi Kabid Sosbud PMD Paluta Sukri mengatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT)sudah diatur penggunaannya sesuai juknis dari kemendes sehingga sisa dana desa dari BLT bisa dialokasikan untuk kegiatan di bidang pembinaan  pemberdayaan serta pembangunan sesuai dengan
protokol kesehtan. padahal sesuai Dirjen PMD, bahwa prioritas adalah BLT DD, Penanganan covid19 antara lain, pemberdayaaan ekonomi,  pembelian hasil atau produksi desa, padat karya tunai dll yang menggerakkan ekonomi desa. Prioritas utama blt, baru sisanya nomor dua diatas dan Bimbingan apartur blm masuk prioritas sesuai uu no 2 dan permendes no 11 dan telah dirubah menjadi no 7 tahun 2020. menurut Sukri lagi, Ya bimtek kan termasuk kegiatan
pemberdayaan baik sasarannya untuk perangkat desa atau masyarakatnya saya gak bilang juknis tentang bimtek tapi juknis untuk mekanisme kegiatan BLT sudah diatur,Ucapnya.
Sukri juga menyebutkan dan produk hukum ini masih bertahan sampai TA 2020 ini, ucapnya.(TIM)

Loading...