BPJS Kesehatan Diharapkan Segera Selesaikan Tunggakan Rp19 M Kepada RS Pirngadi

Medan|SUMUT24 Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, berharap agar BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan sebesar Rp19 miliar kepada RSUD Dr Pirngadi Medan.

Baca Juga:

• Membentuk Jiwa Korsa dan Mental Baja, Brimob Sumut Gelar Pembinaan Tradisi Bintara Remaja
• Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut
• Rapat Paripurna DPRD Asahan: LKPJ Bupati 2025 Tunjukkan Ekonomi dan IPM Mengalami Pertumbuhan Positif

“Akibat belum dibayarnya tunggakan sebesar Rp19 miliar, terus terang kondisi RSUD Dr Pirngadi saat ini ‘megap’. Sebagian besar pemasukan RSUD Dr Pirngadi Medan dari pembayaran BPJS kesehatan. Apabila tunggakan itu tak segera dibayar, bagaimana RSUD Dr Pirngadi bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, termasuk membayar gaji pegawai non ASN,” kata Sekda kepada jajaran BPJS Kesehatan Pusat yang dipimpin, Dr dr H Bayu Wahyudi MKes MM, selaku Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Kerjasama, saat berkunjung ke Balaikota Medan, Kamis (14/11).

Selain tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp19 miliar tersebut, Sekda, juga mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 terhitung mulai 1 Januari 2020 akan memberatkan APBD Kota Medan.

“Terhitung Juni 2019, tercatat sebanyak 324.570 orang warga miskin di Kota Medan yang ditanggung Pemko Medan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI),” katanya.

Dengan kenaikan tersebut, jelas Sekda, iuran peserta PBI yang semula Rp23.000/bulan meningkat menjadi Rp42.000/bulan, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp19.000.

Sedangkan untuk APBD 2020 dan sudah disahkan DPRD Medan, ungkapnya, Pemko Medan menganggarkan Rp111 miliar lebih untuk peserta PBI. “Artinya, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk menyikapi kenaikan tersebut,” jelasnya.

Sekda berharap, kedatangan jajaran BPJS Kesehatan Pusat dapat menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan di Kota Medan.

Sementara Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Kerjasama BPJS Kesehatan Pusat, Dr dr H Bayu Wahyudi MKes MM, mengatakan tujuan kedatangan mereka, selain ingin berkomunikasi, juga mencari solusi guna menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan di Kota Medan.

Diakuinya, tidak hanya dengan RSUD Dr Pirngadi, BPJS Kesehatan juga punya tunggakan dengan rumah sakit lainnya di Indonesia.

“Tunggakan itu kita sebut gagal bayar (hutang). Sampai Oktober 2019, gagal bayar BPJS Kesehatan secara nasional dengan seluruh rumah sakit di Indonesia sebesar Rp19 triliun. BPJS Kesehatan akan menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut,” ungkap Bayu.

Adapun upaya untuk mengatasi gagal bayar tersebut, jelas Bayu, diantaranya dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No.75/2019, dimana iuran Kelas 3 yang semula hanya Rp23.000/bulan naik menjadi Rp42.000/bulan, iuran Kelas 2 dari Rp51.000/bulan menjadi Rp110.000/bukan dan Kelas 1 yang semulan Rp80.000/bulan menjadi Rp160.000/bulan.

Kemudian, imbuhnya, melalui suntikan dana dari pemerintah. Menurut Bayu, pemerintah dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan dana sebesar Rp9 triliun kepada BPJS kesehatan untuk mengatasi gagal bayar tersebut. “Sisa gagal bayar yang Rp10 triliun lagi sudah kita carikan solusi untuk membayarnya,” ungkapnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Membentuk Jiwa Korsa dan Mental Baja, Brimob Sumut Gelar Pembinaan Tradisi Bintara Remaja

Wujudkan Tata Kelola Bersih, Bupati Asahan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Sumut

Rapat Paripurna DPRD Asahan: LKPJ Bupati 2025 Tunjukkan Ekonomi dan IPM Mengalami Pertumbuhan Positif

Ikuti Atensi Bupati Sergai, Camat Tanjung Beringin Pilih Bersepeda ke Kantor: Hemat Energi dan Sehat

Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Rp384 Triliun di Tokyo, Indonesia Kian Dilirik Investor

Rayakan Peluncuran ‘ARIRANG’, Spotify dan BTS Hadirkan Berbagai Pengalaman Imersif dan Kegiatan Eksklusif untuk Fans