Jika JR Saragih Dilantik, PDIP Simalungun Gugat Mendagri

Simalungun- | Sumut24

Baca Juga:

• Ikuti Atensi Bupati Sergai, Camat Tanjung Beringin Pilih Bersepeda ke Kantor: Hemat Energi dan Sehat
• Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Rp384 Triliun di Tokyo, Indonesia Kian Dilirik Investor
• Rayakan Peluncuran ‘ARIRANG’, Spotify dan BTS Hadirkan Berbagai Pengalaman Imersif dan Kegiatan Eksklusif untuk Fans

Jika JR. Saragih dilantik sebagai Bupati Simalungun untuk periode kedua. Pihaknya segera melakukan upaya hukum dengan menggugat Mendagri Tjahjo Kumolo. Demikian ditegaskan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Simalungun, Mahadarma Saragih kepada SUMUT24, Selasa (12/4) di Kompleks Griya, Jalan Asahan, Simalungun.

“Dengan terbitnya SK (Surat Keputusan) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Drs. Anselmustan, MPd,  tersebut jadi polemik. Kita masih melacak mana SK yang sebenarnya. Yang telah beredar itu kan, masih petikan. Kalau benar dikeluarkan, itu sudah pasti jadi masalah,” tegas Mahadarma Saragih.

Masalah yang ada di Simalungun sudah dikoordinasikan dengan pengurus PDIP Pusat. Bahkan telah disampaikan ke Ketua Umum PDI.P Mengawati Sukarnoputri di Jakarta. Dalam Rakernas PDI.P yang diselenggarakan belum lama ini, kata Mahadarmanya, tengah menjadi pembahasan dalam internal partai.

“Karena telah menjadi polemik, maka kita terus menyelidiki soal benar atau tidaknya SK tersebut. Artinya, SK itu misterius,” sebutnya. Parahnya, sebut Mahadarma, dirinya telah melihat adanya indikasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD) di wilayah Pemkab itu tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap Pj Bupati Simalungun, Binsar Situmorang. Saat ini Bupati Simalungun Binsar Situmorang, bukan JR.Saragih. “Kita harap para pimpinan SKPD loyal terhadap PJ Bupati, bukan justru kepada JR.Saragih. Agar Simalungun tidak menjadi seperti macam tak ada bupatinya,” harap Mahadarma.

Alasan Mahadarma, pihaknya telah melihat para kepala SKPD selalu mengikuti JR.Saragih dimana-mana bukan PJ Bupati Binsar Situmorang. “Kita minta para PNS apalagi Kepala SKPD tidak berpolitik. Mereka, kan, fungsinya melayani masyarakat, bukan JR.Saragih. Jangan pula ikut- ikutan berpolitik, sehingga mengabaikan tugasnya melayani kepentingan masyarakat,” jelas Mahadarma.

Amatan koran ini, selama JR. Saragih tidak lagi Bupati Simalungun, yakni Oktober 2015, para Kepala SKPD selalu berjalan kesana kemari mendampingi JR.Saragih. Bukan justru mendampingi PJ Bupati Binsar Situmorang. Bahkan, disebut JR.Saragih masih ikut mencampuri soal tata kelola keuangan di Pemkab itu.

Parahnya lagi, sejak April ini, tampak para pimpinan SKPD sibuk seakan ikut mempersiapkan pelantikan JR Saragih pada Senin (11/4) kemarin meski gagal. Bahkan, sering terucap dari mulut mereka itu, bila JR sudah dilantik, maka soal carut marut tentang keuangan di Pemkab itu, segera dapat teratasi.

Pada Selasa (12/4), tampak sejumlah pimpinan SKPD terlihat seakan tak bersemangat, barangkali karena JR.Saragih tidak jadi dilantik kemarin sebagai Bupati Simalungun untuk periode kedua, menjadi orang nomor satu di Simalungun itu.

Saat ditanyai koran ini, spontan beberapa diantara Kepala SKPD itu terlihat lesu darah. Mereka bilang, “bah tak jadi dilantik JR Saragih,” ujar mereka.(ES)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ikuti Atensi Bupati Sergai, Camat Tanjung Beringin Pilih Bersepeda ke Kantor: Hemat Energi dan Sehat

Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Rp384 Triliun di Tokyo, Indonesia Kian Dilirik Investor

Rayakan Peluncuran ‘ARIRANG’, Spotify dan BTS Hadirkan Berbagai Pengalaman Imersif dan Kegiatan Eksklusif untuk Fans

Sampaikan LKPJ 2025 ke DPRD, Bobby Nasution Paparkan Peningkatan Makro Ekonomi Sumut

Pelepasan Siswa Kelas XII SMAN 2 Medan, Kepsek Marsito Berikan Pesan Semangat

Gubernur Bobby Nasution Serahkan LKPD TA 2025 ke BPK Sumut