Tenaga Kontrak Pirngadi Ngadu ke Dewan

0
1441

MEDAN|SUMUT24
Tenaga kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan mengeluhkan buruknya manajerial dan sikap rumah sakit, baik persoalan honor yang belum dibayar sejak Februari 2016, fasilitas, sampai hak-hak pekerja yang terkesan dibiarkan.

Hal ini terungkap saat sejumlah tenaga kontrak RSUD dr Pirngadi Medan, didampingi kuasa hukum mengadu ke DPRD Medan, Selasa (22/3). Kehadiran mereka diterima anggota Komisi B HT Bahrumsyah dan Modesta Marpaung, di ruang Komisi B DPRD Medan.

Elmut, seorang tenaga kontrak dalam pertemuan itu mengatakan, selama ini mereka belum memeroleh tata kelola yang baik dari manajemen menyangkut hak dan kewajiban sebagai tenaga kontrak di RS Pirngadi Medan.

“Akhir-akhir ini mereka (manajemen) sikapi ini tanpa pakta integritas, tapa rasa keadilan pada kami yang kerja 10 tahun ini. Kami gak nuntut diangkat kembali jadi konytran, PNS, tapi kami tetap semangat bekerja,” katanya.

Bahkan nyatanya, sambung Elmut, mereka belum menerima gaji sejak Februari 2016 lalu. Bukan itu saja, meski sudah 10 tahun bekerja di sana, mereka juga tidak mendapat cuti tahunan.

Dia mengakui pada Februari lalu mereka ada terima pakta integritas, di mana salah satu poin tak boleh menuntut pesangon bila ada yang dikeluarkan dari RS tersebut. Namun anehnya, sebut dia, dalam surat pernyataan itu tak ada kop surat resmi RS Pirngadi.

“Seolah-olah surat itu kami yang memohon, di situ juga tertera kami bekerja dari 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016, jaminan kami bekerja selanjutnya gak ada,” pungkasnya. “Saya selama 5 tahun dinas gak pernah dapat baju dinas,” timpal Junaidi Ginting, tenaga honor lainnya.

Sementara itu, Benny Hutagalung didampingi Yulmar, kuasa hukum sejumlah tenaga kontrak RS Pirngadi Medan, mengaku ada kekeliruan dalam manajerial RS tersebut. Artinya, kesepakatan kontrak kerja yang disodorkan pihak RS tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.

Dia menambahkan, tidak ada hak direktur menghalangi masa depan seseorang jadi CPNS. “Dan jika diberhentikan tak menuntut diangkat lagi jadi tenaga kerja kontrak, berarti ada upaya berhentikan. Memang itu hak dia karena pengangkatan sifatnya proporsional. Tahun 2015 mereka tak diberi kontrak, dan 2016 ini secara sendiri-sendiri. Di situ ada keganjilan-keganjilan, kalau tak tandatangani nanti dipanggil direktur,” ungkapnya.

Menyikapi persoalan itu, HT Bahrumsyah mengatakan, beberapa tahun terakhir pihaknya kerap suarakan supaya gaji tenaga kerja di RS Pirngadi dipenuhi sesuai ketentuan. “Tak hanya di Pirngadi saja, tapi seluruh perusahaan belum semua memberlakukannya,” kata politisi PAN itu.

Apalagi menurut Bahrum, sejak beberapa tahun lalu RS Pirngadi sudah ditetapkan jadi bagian korporate atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Oleh karenanya, prinsip dalam UU No.13/2003 tentang Tenaga Kerja harus melekat di peraturan perusahaan tersebut.

“Di mana apabila peraturan itu bertentangan dengan UU, tentu apabila berhenti ada pesangon,” ujarnya mencontohkan. “Saya akan mengawal persoalan agar tidak ada pemecatan, jadi ini pegawai tak tetap terdaftar 700 orang di APBD, sekuriti bisa di pihak ketigakan,” tambah dia.

Pihaknya menegaskan, siapapun direktur utama di RS tersebut, sistem yang sudah ada harus berjalan. “RS Pirngadi berada dibawah pengawasan kita (Komisi B). Jadi artinya secara lisan laporan ini kami terima untuk nanti diagendakan dalam rapat dengar pendapat dengan pihak terkait, termasuk direktur Pirngadi,” sebut Bahrum seraya mengatakan, segala persoalan agar dibuat secara tertulis sebagai landasan Komisi B mengagendakan RDP serta memanggil pihak-pihak terkait tersebut. (BS)