Kadisdik Batu Bara, Ilyas Sitorus : Semakin Panjang PJJ/BDR Bisa Berdampak Negatif Bagi Siswa

Batu Bara I Sumut24

Baca Juga:

• Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam
• Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis
• Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dam DIKMEN melakukan Diskusi Kelompok Terpumpun ( DKT ) terkait pelaksanaan SKB 4 Menteri yang implementasinya berbeda-beda di daerah terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Kadisdik Batu Bara Ilyas Sitorus kepada Awak media usai mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) melalui Vertual/Aplikasi Zoom Meeting di Pendopo Bupati Tanjung Gading Sei. Suka Kabupaten Batu Bara, 15/10/20.

Mantan Kepala Biro Humas Protokol Pemprovsu ini mengatakan banyak hal yang didiskusikan terkait agenda evaluasi Pelaksanaan SKB 4 Menteri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 diantaranya daerah yang sudah berzona hijau dan kuning belum semua yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, sementara ada beberapa daerah yang di zona orange dan merah melaksanakan pembelajaran tatap muka tetapi tetap mengikuti Protokol Kesehatan Dalam Bidang Pendidikan seperti  Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara,  termasuk pembahasan terkait Bantuan Paket Kuota Internet Gratis hasil kerjasama Kemdikbud dengan Jasa Telekomunikasi juga mendiskusikan Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah (BDR), papar Ilyas.

Ilyas juga menyampaikan bahwa jika PJJ/BDR ini semakin lama maka akan bisa berakibat buruk kepada kelangsungan generasi bangsa, anak-anak bukan hanya kehilangan pembelajarannya juga bisa kehilangan karakternya yang bukan tidak mungkin akan mengakibatkan jumlah anak putus sekolah dengan berbagai alasan akan bertambah terangnya. Bisa saja karena anak ikut bekerja membantu meringankan beban ekonomi keluarga karena kondisi PJJ tidak optimal yang juga bisa mengakibatkan persepsi orang tua berubah dalam peran sekolah dalam proses pembelajaran yang tidak optimal. Karenanya, ancaman putus sekolah semakin nyata. Belum lagi Sekolah Swasta yang pembiayaannya banyak dari peserta didik juga akan semakin terganggu, sebut Ncekli Safaan akrab Kadisdik Batu Bara ini.

Memang Keselamatan dan Kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat tetap merupakan prioritas dan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini, sambung Ilyas.

Sementara Dirjen Paud, Dikdas dan Dikmen Kemdikbud Jumeri Usai membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dilanjutkan dengan paparannya mengatakan bahwa daerah dalam memahami pelaksanaan SKB 4 Meteri tersebut  bisa berbeda-beda jika tidak dikoordinasikan secara intensif dan hari ini kita sengaja mendiskusikannya kembali sekaligus menerima masukan terkait SKB 4 Menteri tersebut bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua MKKS, Ketua KKKS, Kepala Sekolah yang terundang ditambah dari lingkungan Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen yang peserta keseluruhanya berjumlah 64 orang.

“Kami menyadari bahwa seringkali daerah itu kesulitan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Makanya kami sering mempertemukan, seperti hari ini kita mengundang dan akan mendiskusikan banyak hal sekaligus menerima masukan dan evaluasi Pelaksanaan SKB 4 Menteri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Jumeri.

Lanjut Dirjen bahwa seringkali ketentuan dari pusat hanya dipahami secara parsial. Karena itu, Kemendikbud terus mengolah informasi dari daerah dan melakukan koordinasi internal untuk melakukan langkah-langkah yang memungkinkan solusi terbaik di saat Pandemi ini. Kami sudah banyak mendapat masukan baik dari Dinas Pendidikan maupun dari MKKS, KKKS maupun Kepala Sekolah. Kesemua ini akan menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan ke depan, papar Jumeri.

Turut hari dalam Diskusi Kelompok Terpumpun selain Dirjen Paud, Dikdas dan Dikmen Jumeri, para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen, Direktur Sekolah Dasar Sry Wahyuningsih, Kadis Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota yang terundang ada 20 orang serta 24 orang Ketua MKKS, KKKS serta Kepala Sekolah Terundang ditambah dari Lingkungan Ditjen Batu Bara I Sumut24

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dam DIKMEN melakukan Diskusi Kelompok Terpumpun ( DKT ) terkait pelaksanaan SKB 4 Menteri yang implementasinya berbeda-beda di daerah terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Kadisdik Batu Bara Ilyas Sitorus kepada Awak media usai mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) melalui Vertual/Aplikasi Zoom Meeting di Pendopo Bupati Tanjung Gading Sei. Suka Kabupaten Batu Bara, 15/10/20.

Mantan Kepala Biro Humas Protokol Pemprovsu ini mengatakan banyak hal yang didiskusikan terkait agenda evaluasi Pelaksanaan SKB 4 Menteri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 diantaranya daerah yang sudah berzona hijau dan kuning belum semua yang melaksanakan pembelajaran tatap muka, sementara ada beberapa daerah yang di zona orange dan merah melaksanakan pembelajaran tatap muka tetapi tetap mengikuti Protokol Kesehatan Dalam Bidang Pendidikan seperti  Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara,  termasuk pembahasan terkait Bantuan Paket Kuota Internet Gratis hasil kerjasama Kemdikbud dengan Jasa Telekomunikasi juga mendiskusikan Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah (BDR), papar Ilyas.

Ilyas juga menyampaikan bahwa jika PJJ/BDR ini semakin lama maka akan bisa berakibat buruk kepada kelangsungan generasi bangsa, anak-anak bukan hanya kehilangan pembelajarannya juga bisa kehilangan karakternya yang bukan tidak mungkin akan mengakibatkan jumlah anak putus sekolah dengan berbagai alasan akan bertambah terangnya. Bisa saja karena anak ikut bekerja membantu meringankan beban ekonomi keluarga karena kondisi PJJ tidak optimal yang juga bisa mengakibatkan persepsi orang tua berubah dalam peran sekolah dalam proses pembelajaran yang tidak optimal. Karenanya, ancaman putus sekolah semakin nyata. Belum lagi Sekolah Swasta yang pembiayaannya banyak dari peserta didik juga akan semakin terganggu, sebut Ncekli Safaan akrab Kadisdik Batu Bara ini.

Memang Keselamatan dan Kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat tetap merupakan prioritas dan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini, sambung Ilyas.

Sementara Dirjen Paud, Dikdas dan Dikmen Kemdikbud Jumeri Usai membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dilanjutkan dengan paparannya mengatakan bahwa daerah dalam memahami pelaksanaan SKB 4 Meteri tersebut  bisa berbeda-beda jika tidak dikoordinasikan secara intensif dan hari ini kita sengaja mendiskusikannya kembali sekaligus menerima masukan terkait SKB 4 Menteri tersebut bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua MKKS, Ketua KKKS, Kepala Sekolah yang terundang ditambah dari lingkungan Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen yang peserta keseluruhanya berjumlah 64 orang.

“Kami menyadari bahwa seringkali daerah itu kesulitan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Makanya kami sering mempertemukan, seperti hari ini kita mengundang dan akan mendiskusikan banyak hal sekaligus menerima masukan dan evaluasi Pelaksanaan SKB 4 Menteri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Jumeri.

Lanjut Dirjen bahwa seringkali ketentuan dari pusat hanya dipahami secara parsial. Karena itu, Kemendikbud terus mengolah informasi dari daerah dan melakukan koordinasi internal untuk melakukan langkah-langkah yang memungkinkan solusi terbaik di saat Pandemi ini. Kami sudah banyak mendapat masukan baik dari Dinas Pendidikan maupun dari MKKS, KKKS maupun Kepala Sekolah. Kesemua ini akan menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan ke depan, papar Jumeri.

Turut hari dalam Diskusi Kelompok Terpumpun selain Dirjen Paud, Dikdas dan Dikmen Jumeri, para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Paud Dikdas dan Dikmen, Direktur Sekolah Dasar Sry Wahyuningsih, Kadis Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota yang terundang ada 20 orang serta 24 orang Ketua MKKS, KKKS serta Kepala Sekolah Terundang ditambah dari Lingkungan Ditjen Paud Dikdas dan Dikmen Kemdikbud-RI dengan total peserta 64 orang.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Umum PP TPI: Soliditas dan Integritas Kunci Mewujudkan Visi Lembaga Pendidikan Islam

Putri Ketua JMSI Sumut Rianto SH, MH Resmi Dipinang Fahdi Saidi Lubis

Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII

Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian

Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Semarakkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII

Kepala BKN RI Serahkan Penghargaan E-Kinerja Tertinggi kepada Wali Kota Tanjungbalai