Ahli Pidana: Peradilan Sesat Karena Korban Pencurian Uang melalui ATM BCA Justru Menjadi Tersangka
JAKARTA Ahli hukum pidana dari UII Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., memberikan pandangan kritis terhadap penanganan perkara dugaan pencu
Politik
Anggota DPRD Langkat, Pimanta Ginting : LNK Tidak Punya Nurani
Baca Juga:
LANGKAT | SUMUT24
Komisi.A DPRD Langkat gelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan Dusun Lauburon
yang tidak pernah menikmati listrik sejak puluhan tahun berlangsung alot dan berdinamika
di ruang Banggar DPRD Kabupaten Langkat, Senin (3/3/2020).
Dalam rapat tersebut terungkap PT PLN melalui perwakilannya bersedia memasang jaringan
listrik menuju Dusun Lauburon dan Dusun Pengambatan dan PLN tidak menyediakan biaya ganti
rugi bagi lahan atau tanaman yang terimbas jaringan PLN yang melewatinya.
Sementara PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) meminta ganti rugi terhadap 230 pohon kelapa
sawit yang bakal terimbas jika PLN memasang jaringan listrik menuju Dusun Lauburon Desa
Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Hal ini diungkapkan Humas PT LNK, Kurnia setelah menghubungi pimpinan PT LNK disela sela
RDP sebagaiman permintaan pimpinan RDP Komisi A,Dedek Pradesa, “intinya seperti yang
disampaikan pimpinan saya sendiri kemungkinan rapat ini belum menemukan titik temu,
pimpinan saya masih meminta pembayaran atas kerugian 230 pohon kelapa sawit,” sebutnya.
Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komis A DPRD Langkat Dedek Pradesa antara lain,
Pimanta Ginting, Sedarita Ginting, Zulhijar,Dedi, Zuariah Wista Gurusinga, Suwarmi,
Muhammad Salam Sembiring Camat Kutambaru, Kepala Desa Kutambaru Tenang Sitepu dan puluhan
masyarakat Dusun Lauburon Kecamatan Kutambaru, Humas PT LNK Kurnia dan perwakilan PT PLN.
Sementara anggota Komisi A DPRD Langkat, Pimanta Ginting menyatakan kekecewaannya atas
putusan pimpinan PT LNK tersebut dan ia meminta Komisi A untuk mengagendakan kunjungan
kerja bersama PTPN 2 dan PT LNK ke Dusun Lauburon.
“Komisi A mengagendakan kunjungan kerja bersama PTPN 2 dan PT LNK untuk melakukan
pengukuran kembali lahan HGU yang di kuasai PT LNK dan menyayangkan sikap PT LNK karena
seyogianya mensejahterakan masyarakat dilingkungan tempat dia berusaha,”kata Wakil Ketua
Fraksi PDIP tersebut.
Kan kewajiban mereka,lanjut Pimanta Ginting. “Untuk mensejahterakan masyarakat, jadi
mengapa mereka PT LNK tidak berpihak kepada masyarakat dilingkungan perkebunan
mereka.Ngak punya Nurani PT LNK itu,” tegas Pimanta Ginting kepada wartawan usai RDP
Komisi A. (wit)
JAKARTA Ahli hukum pidana dari UII Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., memberikan pandangan kritis terhadap penanganan perkara dugaan pencu
Politik
HAJI, TOLERANSI, DAN BATAS YANG PERLU DIJAGA
News
SERANG Aktivitas seorang penjual peci keliling yang diduga merupakan warga negara asing (WNA) di sejumlah wilayah Kota Serang menjadi pe
News
Rudy Repenaldi Realis Dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
News
Serah Terima Jabatan Sekda Kabupaten Solok, Masheri Yanda Boy kepada Rudy Repenaldi Rilis
News
Perpustakaan Umum Kota Solok raih akreditasi A dari Perpusnas
News
SIMALUNGUN Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pendawa Sumatera Utara menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Caba
Umum
Bupati Saipullah Nasution Apresiasi Sportivitas Final MSL 2026, Siapkan Talenta Sepak Bola Madina Menuju Porprov
News
Kapolres Sukoharjo Dicopot, H Syahrir Nasution Kapolda Jateng Juga Harus Dicopot!
News
Kapolres Tebing Tinggi Silaturahmi ke Sekretariat DPC Pendawa, Erwan Ma&rsquoruf Siap Dukung Perang Melawan Narkoba
News