Nawal Harap Para Dokter Bisa Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

 

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

MEDAN I SUMUT24

Para dokter diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga derajat kesehatan masyarakat Sumut dapat terus ditingkatkan. Antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti smartphone.

 

Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Nawal Edy Rahmayadi, usai menghadiri seminar Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI), di Hotel Danau Toba International, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/12), bersama Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari Musa Rajekshah.

 

Pada seminar tersebut, PDKI fokus kepada Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer dengan pendekatan era industri 4.0. Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer dianggap memiliki peran penting dalam tahap pengobatan. Salah satu pendekatan yang dilakukan PDKI adalah pemanfaatan aplikasi smartphone untuk memantau kesehatan pasien.

 

Karena itu, Nawal berharap para dokter di Sumut bisa memanfaatkan pengetahuan yang diberikan pada seminar ini dan diimplementasikan kepada pasien untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumut.

 

“Saya berharap pada dokter di Puskesmas maupun di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) mengikuti kegiatan ini untuk penatalaksanaan yang lebih baik menggunakan teknologi aplikasi (smartphone), sehingga memudahkan memonitoring kesehatan pasien,” kata Nawal.

 

Nawal juga merasa kegiatan ini menunjang program Indonesia Sehat dan PDKI melakukannya dengan pendekatan keluarga. “Seminar kali ini mengusung tema Kendali Diabetes dengan Pendekatan Kedokteran Keluarga dan Sosialisasi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Ini menunjang program Indonesia Sehat, jadi kita perlu berikan dukungan besar,” tambah Nawal.

 

Ketua PDKI Pusat Yulherina mengatakan, saat ini Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer masih kurang mendapat perhatian besar di dunia kedokteran. Padahal memberikan dampak yang tidak kalah pentingnya dengan spesialis kedokteran lainnya.

 

“Tidak sedikit pandangan saat ini yang menganggap spesialis kedokteran keluarga tidak begitu penting, tindakan operasi banyak dianggap sudah sukses bila pasien sehat secara fisik. Sayangnya tidak seperti itu, saya pernah tahu ada pasien yang melakukan mastektomi (operasi pengangkatan payudara) dan berhasil, tetapi akhirnya bunuh diri. Kenapa, yang menjadi masalah pasca mastektominya, bagaimana suaminya memperlakukan dia, kepercayaan dirinya hilang. Yang paling tepat untuk memberikan penjelasan secara kedokteran kepadanya adalah Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer,” kata Yulherina.

 

Menurut Ketua PDKI Cabang Sumut Retno Sari Dewi,  spesialis kedokteran keluarga penting untuk menjadi mata kuliah di universitas-universitas kedokteran untuk menghilangkan risiko-risiko pasca penanganan medis. “PDKI merasa ini penting untuk dipelajari pelaku-pelaku bidang kesehatan, terutama dokter, bahkan harusnya ini juga bisa menjadi mata kuliah di universitas-universitas. Tetapi, kita sekarang masih sangat awal dan kali ini kita akan mulai dengan penyakit tidak menular, diabetes,” kata Retno.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

Modus Check-in Hotel Sindikat Curanmor Sikat CRF di Parkiran

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah