Kolaborasi Eksekutif & Legislatif Daerah Diperlukan Dukung Pengganggaran Pamsimas

 

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

MEDAN I SUMUT24 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meminta agar ada kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif di daerah-daerah agar dapat mendukung penganggaran untuk program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

“Pentingnya kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif di daerah, karena kegiatan Pamsimas ini, khususnya penyediaan air minum di desa sebagai salah satu prioritas nasional,” kata Direktur Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Ditjen PPMD Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ir Leroy Samy Uguy, Phd usai membuka Rakor Pamsimas III di Medan, Selasa (26/11/2019) di Hotel Danau Toba Medan.

Menurut Leroy, sering kali anggaran-anggaran di daerah tidak mengalokasikan itu, dianggap tidak penting, makanya kita buat kolaborasi antara DPRD dengan dinas-dinas terkait agar dapat mengalokasikan anggaran untuk program Pamsimas.

Disampaikan Leroy, untuk pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi itu masih dari PU.

Tapi setelah sarana dan prasarananya dibangun, “ungkap Leroy, pengelolaan dan pemeliharaan air minum dan sanitasi itu harusnya dilakukan oleh masyarakat melalui Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

“Kita meminta supaya dana desa mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan tersebut. Dana desa itu perlu arahan, ada Permendesa Prioritas Penanganan Desa, tapi juga bupati mengeluarkan prioritas penggunaannya,” ujar Leroy.

Oleh karena itu, ungkap Leroy, kita minta DPRD nya supaya ikut mendukung penganggaran untuk perawatan sanitasi dan air minum teralokasikan.

Menurut Leroy, selain dari dana desa, kalau ada penganggaran dari luar juga bagus. Misalnya, dibeberapa model lokasi ada juga yang bersumber dari APBN karena sulitnya air, kemudian infrastruktur yang dibangun mahal, itu bisa jadi masih disubsidi, bisa dari provinsi maupun kabupaten.

“Tapi utamanya karena masyarakat yang mengelolanya, jadi kalau bisa dari dana setempat,” ujar Leroy.

Sementara itu, sebelumnya Kadis PMD Pemprovsu H. Aspan Sopian mengatakan, bahwa kebutuhan akan air dan sanitasi merupakan kebutuhan manusia dari sejak lahir hingga meninggal, dan pihaknya meminta agar pemerintah pusat menyiapkan anggaran khusus untuk pembuatan program air bersih dan sanitasi didaerah – daerah, dan jangan lagi untuk biaya sanitasi dan saluran air tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah yang terkadang harus nombok untuk menyelesaikan proyek – proyek pusat,”ujarnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

Modus Check-in Hotel Sindikat Curanmor Sikat CRF di Parkiran

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah