Bupati Sergai Tandatangani Komitmen Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

SERGAI | SUMUT24 Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman dan Ketua DPRD Syahlan Siregar menandatangani Komitmen Bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi, Kamis (14/4) di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Medan.

Baca Juga:

• Kolonel Caj DR. H. Asren Nasution, MA: Jejak Pemimpin yang Menginspirasi di Balik Perjalanan IKANAS Sumut
• Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, Dukcapil Pakpak Bharat Menggelar Sosialisasi Dengan Membuka FKP
• Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah

Selain Kabupaten Sergai, penandatanganan Komitmen Bersama yang juga dilakukan terhadap 14 (empat belas) Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD lainnya se-Sumut ini dihadiri Pimpinan KPK RI Alexander Mawarta didampingi Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan dan Deputi Penindakan KPK RI Irjen Heru Winarko, Plt. Gubsu T. Erry Nuradi, Itjen Kemendagri Tarmizi A Karim, Itjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin, Itjen Menpan RB M Yusuf Ateh, mewakili BPK RI Dadang Kurnia, Auditor Utama BPK dan Kepala BPK Perwakilan Provsu, Forkopimda Sumut, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, Sekdakab/Setdakot dan Inspektur se-Sumut, LKPP, BPKP serta undangan lainnya.

Usai menandatangani komitmen bersama Bupati Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya dan Sekdakab Haris Fadillah mengatakan,masalah korupsi merupakan problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan ini menyangkut tata kehidupan masyarakat yang memerlukan penanganan bersama.

Apabila proses perencanaan yang mengakomodir kepentingan publik bebas intervensi pihak luar melalui e-planning serta pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik dengan e-procurement dengan belanja berdasarkan e-catalogue mempermudah Kepala Daerah untuk pelaksanaan perencanaan penganggaran terarah. Memang tidak mudah menjalankannya tetapi harus siap dalam melaksanakannya.

“Rakor dan supervisi ini akan menjadikan Kabupaten/Kota di Sumut membawa hasil yang baik dalam rangka meningkatkan e-goverment dan e-governance,” ujar Bupati Soekirman.

Senada dengan Bupati Soekirman, Plt Gubsu T Erry Nuradi juga mengemukakan dengan adanya Rakor dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi, Pemprovsu telah menyusun rencana aksi terkait permasalahan yang ada di daerah. Untuk itu diharapkan dukungan semua unsur dan masyarakat Kabupaten/Kota agar dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Mari kita lakukan reformasi birokrasi dalam bidang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), akuntabilitas keuangan, aset daerah dan kinerja perekonomian,” ajak Plt. Gubsu.

Kegiatan dilanjutkan dengan Workshop Tunas, Sistem dan Komunitas Integrasi selama 2 (dua) hari mulai 14-15 April 2016 bagi 15 (lima belas) Kepala Daerah se-Sumut yakni Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai dan Kota Binjai, Kabupaten Sergai, Tapanuli Selatan, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Samosir, Papak Bharat, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu Utara, Toba Samosir dan Kabupaten Tapanuli Tengah.(BDI)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kolonel Caj DR. H. Asren Nasution, MA: Jejak Pemimpin yang Menginspirasi di Balik Perjalanan IKANAS Sumut

Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, Dukcapil Pakpak Bharat Menggelar Sosialisasi Dengan Membuka FKP

Dari Laporan ke Sel Tahanan, Momentum Kejati Sumut Menuntaskan Skandal Tapanuli Tengah

Pemkab Deli Serdang Raih Penghargaan Terbaik I Pembayaran Premi Iuran Wajib Pegawai 8 Persen

Walikota menghadiri Pembukaan Indonesia Ekonomi Syariah Tahun 2025-Forum & Expo di Islamic Center Kota Mataram

Rianto SH MH: Ayo Sukseskan Mubes XI dan HUT ke-66 Pemuda Pancasila