Website LPSE Deliserdang Eror, LIPPSU : Sistem Tender Diduga Banyak Dimanipulasi

MEDAN | SUMUT24.co

Baca Juga:

• Serah Terima Jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok
• Untuk Tingkatkan Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Bupati Solok Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Solok
• Rico Waas Dinilai Pemimpin untuk Semua, Tandatangani Prasasti Revitalisasi Gereja St. Antonius

Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Deliserdang beberapa pekan terakhir sering bermasalah atau eror. Kondisi ini dikeluhkan kalangan kontraktor yang ingin mengikuti lelang. Mereka mengaku tak bisa mengupload penawaran yang ada.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Sinik, mengatakan saat ini sudah berlaku undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi kalau LPSE ini tidak bisa dilihat oleh masyarakat maka kuat dugaan banyak sistem tender yang dimanipulasi dan terindikasi praktik korupsi.

“Seharusnya Pemkab Deliserdang melalui Dinas Kominfo harus mempertanggungjawabkan LPSE yang eror tersebut. Seluruh belanja yang tertera di LPSE ini harus jelas, mulai dari anggaran APBD, perda, lampiran perda, dan SKPD-nya harus tercantum di website LPSE tersebut,” katanya, saat diwawancarai, Kamis (25/7/2019).

Menurutnya, dalam Perpres yang berlaku saat ini, setiap belanja negara yang dikeluarkan harus tercantum dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP). Sehingga dalam dokumen APBD nanti seluruh belanja negara yang dikeluarkan akan tampak.

“Ada indikasi kesengajaan disini saya lihat, saya menilai Pemkab Deliserdang ini memang pencuri uang rakyat. Kalau mereka memang tak mau disebut pencuri, ya buka sajalah LPSE-nya, karena ini diatur dalam undang-undang,” tegas Azhari Sinik.

Dia mengimbau, agar pihak kepolisian khususnya Poldasu mau mengusut masalah ini, sehingga tidak terjadi lagi alasan-alasan klasik yang menyebutkan akibat servernya lemah.

“Ini uang rakyat bukan uang Bupati atau kepala dinas, jadi harus bisa dilihat kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Dia mengaku, sejauh ini website LPSE yang transparan hanya dilakukan Kota Medan, sedangkan beberapa situs LPSE dibeberapa daerah masih sering mengalamai masalah eror. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Serah Terima Jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

Untuk Tingkatkan Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan Bupati Solok Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Solok

Rico Waas Dinilai Pemimpin untuk Semua, Tandatangani Prasasti Revitalisasi Gereja St. Antonius

Dorong Peran Kampus, Pemko Medan Ajak Mahasiswa Jadi Garda Edukasi Lingkungan dan Antinarkoba

Menyongsong 2029, Rumah Kebangkitan Mulai Susun Strategi Dorong Gibran Maju ke Kursi Presiden

Wabup Basri Bongkar Kinerja APBD 2025, Paluta Catat Surplus Rp43,5 Miliar dan Raih WTP