Tata Kelola Pemerintahan Pemprov Sumut Sudah Banyak Berubah Lebih Baik

 

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

MEDAN I Sumut24.co

Selama 2019 hingga 2023, tata kelola pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sudah banyak mengalami perubahan lebih baik. Banyak capaian-capaian positif yang diperoleh Pemprov Sumut selama kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah.

Adapun capaian yang telah diraih Pemprov Sumut di antaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mencapai level tiga, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencapai level tiga, indeks pengendalian korupsi di level tiga, kepatuhan pelayanan publik berada di peringkat lima nasional. Hingga delapan kali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Sumut ini bisa kok, dulu MCP (Monitoring Center for Prevention) kita nomor 18, sekarang masuk nomor satu, dulu kepatuhan pelayanan publik kita nomor 28 sekarang nomor 5, dulu juga orang nggak percaya kita bisa punya e-katalog, sekarang kita punya e-katalog dengan 52 etalase dengan ribuan produk, kita harus memaksa memang,” kata Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun pada acara ‘Dialog Interaktif RRI’, di Studio Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Medan, Jalan Gatot Subroro Nomor 214 Medan, Kamis (30/3).

Menurut Lasro, perubahan tersebut merupakan tuntutan yang harus dilakukan. Oleh sebab, itu Pemprov Sumut berkomitmen terus melakukan perbaikan secara signifikan.

“Pemprov sangat menyadari hari ini pemerintah dituntut berubah, dengan dasar itu, Gubernur bersama Wakil Gubernur berkomitmen melakukan lompatan dan perbaikan, dengan cara melakukan evaluasi dan terus evaluasi,” kata Lasro.

Selain itu, Lasro juga mengharapkan stakeholder lain juga mesti melakukan perbaikan. Perbaikan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Tetapi diperlukan sinergi dari seluruh pihak tanpa kecuali.

Sementara itu, Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Iskandar Muda mengatakan, perubahan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan setiap pemerintahan. Begitu juga stigma buruk mengenai Sumut, haruslah ditinggalkan.

“Stigma buruk mengenai Sumut harus ditinggalkan, mulailah ikuti tren mendukung visi dunia yaitu good governannce,” kata Iskandar.

Menurut Iskandar, upaya perbaikan ke arah lebih baik harus dilakukan. Panduannya sudah jelas bukan hanya Indonesia tapi dunia. “Pemprov Sumut harus terus komit dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dari top sampai bottom,” ujarnya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir